Wednesday, 19 February 2020

Kala Pengelolaan Negara Identik Dengan Warung Kelontong

Kala Pengelolaan Negara Identik Dengan Warung Kelontong

Jakarta, swamedium.com – Pada medio tahun 2014, Ahli Hukum Tata negara Yusril Ihza Mahendra pernah memberikan pernyataan soal manajemen Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengelola negara. Melalui, akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Kamis (6/11/2014), mantan Menteri Kehakiman tersebut menyebutkan, bahwa mengurus negara tidak sama dengan mengurus warung ‘klontongan’.

Pernyataan itu, ditunjukan ketika Jokowi meluncurkan program kartu sosial tanpa mekanisme yang sesuai dengan hukum tata negara. Dengan anggaran yang tidak sedikit, orang nomor satu Republik ini meluncurkan program kartu untuk warga tidak mampu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta sim card Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).

Padahal, belum ada pembahasan dengan pihak legislatif yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena, saat itu, Jokowi barulah menjabat sebagai Presiden. Sehingga, program pemerintah yang harus dijalankan, adalah anggaran tahun yang sedang berjalan peninggalan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini pun tak pelak menjadi viral karena ada keliaran manajemen Istana Negara (baca: kepresidenan, pusat pemerintahan).

Dugaan keliaran manajemen negara kembali terjadi pasca terdakwa dugaan penistaan agama Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin sebagai “pembohong”. Dimana hal itu mendapat reaksi keras dari berbagai elemen umat Islam. Tidak hanya barisan Nahdlatul Ulama (NU) tempat KH Ma’ruf Amin menjabat sebagai Rais Aam. Ormas Islam seperti Muhammadiyyah dan Front Pembela Islam (FPI) juga menegaskan tidak menerima pelecehan tersebut.

Jika saja K.H. Ma’ruf tidak mengedepankan rasa kecintaannya kepada bangsa, cukup dengan beberapa kalimat saja membalas tudingan Ahok, bisa saja terjadi suasana yang sedang panas akan “pecah” dimana-mana. Hal ini tentunya menjadi dasar kalkuasi politik-sosial Istana Negara untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi. Namun, uniknya Istana negara mengutus Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan untuk menemui K.H. Ma’ruf di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Rabu (01/02). Hal serupa juga dilakukan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M. Irawan dan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.