Senin, 20 September 2021

Kala Pengelolaan Negara Identik Dengan Warung Kelontong

Kala Pengelolaan Negara Identik Dengan Warung Kelontong

Jakarta, swamedium.com – Pada medio tahun 2014, Ahli Hukum Tata negara Yusril Ihza Mahendra pernah memberikan pernyataan soal manajemen Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengelola negara. Melalui, akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Kamis (6/11/2014), mantan Menteri Kehakiman tersebut menyebutkan, bahwa mengurus negara tidak sama dengan mengurus warung ‘klontongan’.

Banner Iklan Swamedium

Pernyataan itu, ditunjukan ketika Jokowi meluncurkan program kartu sosial tanpa mekanisme yang sesuai dengan hukum tata negara. Dengan anggaran yang tidak sedikit, orang nomor satu Republik ini meluncurkan program kartu untuk warga tidak mampu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta sim card Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).

Padahal, belum ada pembahasan dengan pihak legislatif yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena, saat itu, Jokowi barulah menjabat sebagai Presiden. Sehingga, program pemerintah yang harus dijalankan, adalah anggaran tahun yang sedang berjalan peninggalan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini pun tak pelak menjadi viral karena ada keliaran manajemen Istana Negara (baca: kepresidenan, pusat pemerintahan).

Dugaan keliaran manajemen negara kembali terjadi pasca terdakwa dugaan penistaan agama Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin sebagai “pembohong”. Dimana hal itu mendapat reaksi keras dari berbagai elemen umat Islam. Tidak hanya barisan Nahdlatul Ulama (NU) tempat KH Ma’ruf Amin menjabat sebagai Rais Aam. Ormas Islam seperti Muhammadiyyah dan Front Pembela Islam (FPI) juga menegaskan tidak menerima pelecehan tersebut.

Jika saja K.H. Ma’ruf tidak mengedepankan rasa kecintaannya kepada bangsa, cukup dengan beberapa kalimat saja membalas tudingan Ahok, bisa saja terjadi suasana yang sedang panas akan “pecah” dimana-mana. Hal ini tentunya menjadi dasar kalkuasi politik-sosial Istana Negara untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi. Namun, uniknya Istana negara mengutus Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan untuk menemui K.H. Ma’ruf di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Rabu (01/02). Hal serupa juga dilakukan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M. Irawan dan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana.

Sedangkan sumbu pemicu kegaduhan Ahok dibiarkan begitu saja. Padahal, banyak tuntutan yang meminta agar calon petahana Pilkada DKI itu untuk segera ditahan sebagai bentuk penegakan keadilan. Baik Luhut dan Irawan mengaku, bahwa kedatangannya sebagai silahturahmi biasa. Bila Irawan dan Teddy yang datang mungkin masyarakat tidaklah terlalu mempersoalankan. Namun, kehadiran Luhut yang wilayah kerjanya di lautan menjadi tanda tanya besar. Terbukti, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Mahesa mempertanyakan hal tersebut.

“Ahok yang gaduh kok penyelenggara negara yang datang ke Kyai. Karena Ahok yang minta, atau bosnya Ahok yang nyuruh orang-orang itu,” kata Desmond ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (02/02).

Bila memang bertujuan mendinginkan suasana, pastinya yang datang ke rumah pak Kiai adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Karena, memang sudah menjadi jobdesk Wiranto untuk mencari solusi atas persoalan berkepanjangan, yang terjadi di seputar sepak terjang Ahok setahun belakangan. Begitu juga dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo  yang mengurusi organisasi kemasyarakatan.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan, jika kedatangan Luhut menemui K.H. Ma’ruf atas “inisiatif menteri koordinator”. Dan, sepanjang untuk kepentingan negara, tegas Presiden, tidak masalah. Hal ini tentu saja, menjadi gambaran lagi bagaimana Presiden Joko Widodo mendisain manajemen Istana Negara. Sebab, bila memang untuk negara mengapa tidak memeerintahkan kepolisian untuk segera menahan Ahok?

Hal itu pernah juga dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjabat bersama dengan SBY. Ketika itu, JK memerintahkan Kabareskrim saat itu, Susno Duaji untuk menahan pemilik Bank Century Robert Tantular karena diduga menggelapkan dana talangan Bank Indonesia.

Kembali ke kasus Ahok. Kalau pun Ahok tidak ditahan, mengapa tidak mengutus Wiranto untuk segera bertindak menenangkan suasana. Apakah tidak mempercayainya? Atau Wiranto dipandang bukan termasuk instrumen negara “pelindung” Ahok?

Sekali lagi, kita dibuat bertanya-tanya, mengapa manajemen negara sekarang menjadi liar. Pakem-pakem ketatanegaraan dilabrak. Bagaimana nasib rakyat dalam situasi seperti, ketika negara dikelola tanpa menjunjung aturan lazim yang disepakati bersama. Ada apa dengan Istana? Ada apa dengan terdakwa Ahok, yang harus menyibukkan elit tertinggi bangsa ini? (BM/JM)

Foto: ilustrasi

Banner Iklan Swamedium

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita