Rabu, 23 September 2020

Komisi IX Bahas RUU Kepalangmerahan dengan Ketua PMI

Komisi IX Bahas RUU Kepalangmerahan dengan Ketua PMI

Jakarta, Swamedium.com — Wakil Presiden RI dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), M. Jusuf Kalla, datang ke gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/2).

Jusuf Kalla (JK) akan memberikan pandangan tentang RUU kepalangmerahan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi IX DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, memberikan keterangan tentang kehadiran JK di kompleks parlemen, “Beliau hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PMI. Kami sangat mengapresiasi kehadiran beliau. Harapan kami, UU ini segera disahkan. Apalagi, RUU ini adalah inisiatif dari pemerintah. DIM (Daftar Inventaris Masalah, red.) dari pemerintah sudah ada. Tinggal mencari titik temu.”

RUU ini sebetulnya sudah pernah dibahas di DPR pada periode sebelumnya. Namun, karena keterbatasan waktu, pembahasannya berhenti.

Lalu, DPR menugaskan Komisi IX memanggil pihak terkait untuk melanjutkan pembahasan RUU kepalangmerahan.

“Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum tentang kepalangmerahan. Dari 169 negara yang menandatangani konvensi Jenewa, hanya dua negara yang belum memiliki UU Kepalangmerahaan, yaitu Indonesia dan Laos. Karena itu, RUU ini sangat penting mengingat negara kita sering menghadapi bencana alam,” ujar Saleh.

Saleh menuturkan ada dua isu utama yang di bahas dalam rapat nanti. Pertama, pembentukan organisasi yang dapat melakukan kerja sama kemanusiaan dengan dunia internasional. Kedua, lambang yang akan digunakan oleh PMI.
Berbicara masalah lambang, ada dua tawaran yang sempat jadi bahan perbincangan antara lambang palang merah dan bulan sabit merah.

“Kedua lambang itu sebetulnya sama-sama diakui [di] dunia internasional. Tinggal kita memilih mana yang paling baik,” pungkasnya. (JM)

foto: ist.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.