Wednesday, 26 February 2020

Mendagri Angkat Bicara Terkait Tidak Diberhentikannya Ahok

Mendagri Angkat Bicara Terkait Tidak Diberhentikannya Ahok

Foto: Pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika tidak ada titik temu. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai alasan belum diberhentikannya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Saya tunggu tuntutan jaksa resmi dulu. Jaksa menuntut kan tidak alternatif A dan B, sudah pasti satu,” kata Tjahjo di lingkungan Istana Presiden Jakarta, Jumat (10/2).

Menteri yang berasal dari PDIP ini menuturkan bahwa ada sejumlah contoh kasus beberapa pimpinan daerah yang tidak diberhentikan sampai ada keputusan hukum tetap.

“Banyak yang kami terapkan selama saya dua tahun jadi Mendagri. Kalau dia OTT (Operasi Tangkap Tangan) langsung diberhentikan, kalau dia ditahan langsung diberhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Kalau dia tidak ditahan tetapi tuntutannya di bawah lima tahun ada satu gubernur yang telah diputus sampai selesai tapi hanya dua tahun maka dia tetap menjabat sampai inkracht,” ujarnya.

Tjahjo memberikan contoh. ada mantan Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah yang sudah menjadi terpidana karena terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, baru diberhentikan saat sudah ditahan KPK, menurut Tjahjo.

“Dulu Bu Atut waktu terdakwa, tidak saya berhentikan tapi begitu beliau ditahan, baru diberhentikan. Gubernur Gorontalo di bawah lima tahun, tidak (diberhentikan). Lah ini (perkara Ahok), diregisternya dua,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo tidak mau gegabah tentang masalah Ahok ini, di takutkan dirinya tidak ingin ada pihak-pihak yang akan menggugatnya terkait kasus yang membelit Ahok.

“Sekarang kalau anda tahu tahu saya berhentikan, tahu-tahu nanti jaksa menuntut empat tahun, kan saya digugat. Saya harus adil dong. Terus nanti kenapa gubernur itu kok tidak? Jadi statusnya (Ahok) tunggu tuntutan jaksa,” pungkasnya.

Pendapat Tjahjo ini sangat kontraproduktif dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Mahfud menyatakan bahwa pasal 83 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 jelas mengatur bahwa seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa diberhentikan sementara jika diancam pidana minimal 5 tahun.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.