Senin, 26 Juli 2021

Mendagri Angkat Bicara Terkait Tidak Diberhentikannya Ahok

Mendagri Angkat Bicara Terkait Tidak Diberhentikannya Ahok

Foto: Pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika tidak ada titik temu. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai alasan belum diberhentikannya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Banner Iklan Swamedium

“Saya tunggu tuntutan jaksa resmi dulu. Jaksa menuntut kan tidak alternatif A dan B, sudah pasti satu,” kata Tjahjo di lingkungan Istana Presiden Jakarta, Jumat (10/2).

Menteri yang berasal dari PDIP ini menuturkan bahwa ada sejumlah contoh kasus beberapa pimpinan daerah yang tidak diberhentikan sampai ada keputusan hukum tetap.

“Banyak yang kami terapkan selama saya dua tahun jadi Mendagri. Kalau dia OTT (Operasi Tangkap Tangan) langsung diberhentikan, kalau dia ditahan langsung diberhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Kalau dia tidak ditahan tetapi tuntutannya di bawah lima tahun ada satu gubernur yang telah diputus sampai selesai tapi hanya dua tahun maka dia tetap menjabat sampai inkracht,” ujarnya.

Tjahjo memberikan contoh. ada mantan Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah yang sudah menjadi terpidana karena terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, baru diberhentikan saat sudah ditahan KPK, menurut Tjahjo.

“Dulu Bu Atut waktu terdakwa, tidak saya berhentikan tapi begitu beliau ditahan, baru diberhentikan. Gubernur Gorontalo di bawah lima tahun, tidak (diberhentikan). Lah ini (perkara Ahok), diregisternya dua,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo tidak mau gegabah tentang masalah Ahok ini, di takutkan dirinya tidak ingin ada pihak-pihak yang akan menggugatnya terkait kasus yang membelit Ahok.

“Sekarang kalau anda tahu tahu saya berhentikan, tahu-tahu nanti jaksa menuntut empat tahun, kan saya digugat. Saya harus adil dong. Terus nanti kenapa gubernur itu kok tidak? Jadi statusnya (Ahok) tunggu tuntutan jaksa,” pungkasnya.

Pendapat Tjahjo ini sangat kontraproduktif dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Mahfud menyatakan bahwa pasal 83 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 jelas mengatur bahwa seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa diberhentikan sementara jika diancam pidana minimal 5 tahun.

“Kalau Ahok ini dipertahankan juga, ya cabut dulu pasal itu agar tidak melanggar hukum. Presiden bisa mencabut pasal itu dengan Perppu (peraturan pemerintah pengganti Undang-undang), dengan hak subjektifnya. Asal mau menanggung seluruh akibat politik dari Perppu itu,” kata Mahfud.

“Jadi kalau tanggal 12 Februari ini pak Ahok tidak akan dicopot harus keluarkan Perppu dulu, tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu,” jelas Mahfud MD, Kamis (9/2). (*/JM)

Foto: ist

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita