Wednesday, 23 October 2019

Lukman Edi Sayangkan Pemerintah Lambat Merespon Temuan e-KTP Palsu

Lukman Edi Sayangkan Pemerintah Lambat Merespon Temuan e-KTP Palsu

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyayangkan sikap Pemerintah yang lambat merespon temuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) palsu dari Kamboja. Padahal, temuan itu sudah masuk persoalan serius, pemalsuan dokumen Negara.

“Ini sudah tentang pemalsuan dokumen. Diduga kuat ini masif. Jadi harus serius diselesaikannya,” kata Lukman dalam diskusi “’Bersatu Dalam Pilkada” di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2).

Disebutkan, Komisi II setelah mendapat informasi adanya temuan e-KTP Palsu dari Kamboja, pihaknya langsung turun ke Bandara Soekarno Hatta, tempat barang ditahan. Dari penelusuran itu, Komisi II menilai aparat tidak merespon cepat kasus tersebut.

“Saya yang pertama kali melakukan sidak ke Bea dan Cukai begitu muncul kasus ini. Saya lalu tanya, ada polisi atau enggak? Mereka bilang belum ada polisi. Lah ini bagaimana?” ujarnya.

Dia berharap aparat terkait, Bea Cukai dan Depdagri membuka kasus ini secara transparan, agar tidak menjadi isu black campaign kepada salah satu pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta.

“Yang soal begini jangan kami-kami ini dianggap mengada-ada. Harus dibuka dong secara jelas supaya transparan,” tambahnya.

Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi sebelumnya kepada Komisi II mengakui aparatnya memang menemukan adanya e-KTP palsu yang ditujukan kepada seseorang bernama Leo.

“Benar, ada e-KTP dari Kamboja dan masuk tanggal 3 Januari 2017 lalu,” kata Heru Pambudi.

Kepada anggota DPR, Dirjen Bea Cukai mengaku jumlah barang yang masuk tidak sampai ratusan. “Jumlahnya hanya 38 buah KTP dan 32 NPWP dari Kamboja. Alamat yang dituju benar kepada Leo,” kata Heru.

Disebutkan, temuan Bea Cukai itu telah dilaporkan ke kepolisian, Dukcapil Kemendagri dan Dirjen Pajak. (*/d)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.