Sunday, 20 October 2019

Advokat Cinta Tanah Air Bakal Gugat Pemprov DKI Terkait Aktifnya Ahok jadi Gubernur

Advokat Cinta Tanah Air Bakal Gugat Pemprov DKI Terkait Aktifnya Ahok jadi Gubernur

Foto: Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Diaktifkannya kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Menteri Dalam Negeri membuat banyak orang protes. Pasalnya, Ahok saat ini masih berstatus terdakwa dan menjalani sidang dalam kasus penistaan agama.

Kelompok pengacara yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Minggu (12/2), menyatakan bakal menggugat status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Gugatan akan dimasukkan Senin besok (13/2).

Menurut ACTA, dengan status sebagai terdakwa, Pemerintah harus menonaktifkan Ahok sebagai gubernur sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014 dalam Pasal 83 ayat 1.

“Kami akan menuntut ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) besok pukul 11. Ahok itu sudah menjadi terdakwa, masa, masih bisa menjadi kepala daerah,” kata Wakil Ketua ACTA Herdiansyah di Jakarta.

ACTA meminta Pemerintah harusnya menegakkan hukum dan berlaku adil kepada setiap warga negara Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan dengan penyelenggaraan pilkada 2017. ACTA juga mengimbau kepada penyelenggara pemilu agar bertindak netral.

Ahmad Leksono, salah satu anggota ACTA, menyebutkan posisi gubernur rawan disalahgunakan karena ada kemungkinan intervensi kepada penyelenggara pilkada.

Intervensi kewenangan gubernur jangan sampai terjadi. Jadi, ACTA merasa punya kepentingan untuk mengoreksi potensi kerawanan itu, ujarnya.

Adapun alasan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaktifkan kembali jabatan Ahok sebagai Gubernur setelah izin cuti kampanye berakhir ialah karena menggunakan yurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk kasus Ahok. Diantaranya, sejumlah kepala daerah yang dituntut di bawah lima tahun, tetapi tidak ditahan, sehingga tidak diberhentikan.

“Semua gubernur yang ada, misalnya Gorontalo, dia dituntut di bawah lima tahun dan dia tidak ditahan, maka tidak diberhentikan. Pejabat terdakwa, ditahan, diberhentikan sementara. Kalau pejabat terdakwa, tidak ditahan; dituntut lima tahun, diberhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Kalau dituntut di bawah lima tahun, dia tidak diberhentikan sampai keputusan hukum tetap,” kata Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Jumat kemarin (10/2). (*/d)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.