Wednesday, 19 February 2020

Anonymous Indonesia Pamerkan Video Simulasi Hacking Suara Pilkada DKI

Anonymous Indonesia Pamerkan Video Simulasi Hacking Suara Pilkada DKI

Jakarta, Swamedium.com -— Website pilkada KPU ketika mulai memunculkan hitung suara form C1, tiba-tiba tidak bisa diakses. Beredar isu, server KPU diretas. Karena sebelum server down, pasangan calon nomor 3 meraih suara terbanyak ketika suara baru masuk 5 persen.

Kelompok hacker yang menamakan dirinya Anonymous Indonesia menyebutkan, script website KPU sangat mudah diretas.

Dalam laman fanpage Anonymous Indonesia, mereka memamerkan betapa mudahnya kelompok hacker anonymous Indonesia ini merubah angka-angka di dalam website pilkada2017.kpu.go.id.

“Video simulasi hacking manipulasi suara pilgub 2017 ini sebagai informasi kepada publik bahwa begitu mudahnya script website KPU untuk di retas. Mengapa mereka mensetting seperti itu? Apakah ada kesengajaan agar mudah di manipulasi oleh pihak tertentu? Hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang tau,” tulis mereka.

Dalam simulasi itu, posisi awal di website KPU Agus-Sylvi meraih 16,14%, Basuki-Djarot 44,63 % dan Anies-Sandi 39,23 %. Setelah diutak-atik mereka, komposisi suara menjadi Agus-Sylvi tetap 16,14 %, Basuki-Djarot naik jadi 64,63% dan Anies-Sandi turun jadi 19,23%.

“Kami coba ubah jumlah persentase dan jumlah suara cagub, namun kami kembalikan seperti semula karena Anonymous tidak memiliki urusan dengan kepentingan politik,” ujar mereka.

IT Swamedium.com sendiri juga kaget dengan coding bahasa Json yang dipakai dalam situs KPU tersebut.

“Data bisa dipalsukan kalau gini, karena ada orang yang punya akses ke server dan datanya bocor menggunakan bahasa json yang gampang dibaca orang. Untuk akses data seperti ini, pengalaman, hanya orang-orang tertentu saja yang punya kunci aksesnya. Lho tapi ini semua orang bisa liat datanya ya?,” ujar tenaga IT swamedium,

Sementara KPU melalui komisioner Hadar Nafis Gumai, Kamis (16/2) kemarin mengakui kalau situs KPU sempat ada pihak yang ingin mencoba mengganggu akses informasi hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.