Jumat, 03 April 2020

Ombudsman: Pemberhentian Ahok Ranah Presiden Bukan Jaksa Agung

Ombudsman: Pemberhentian Ahok Ranah Presiden Bukan Jaksa Agung

Jakarta, Swamedium.com — Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengkritik pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo soal penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus menunggu keputusan dari majelis hakim. Menurutnya, pemberhentian itu ranahnya Presiden.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi soal “Perkara Non Aktif Kepala Daerah Terdakwan” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2).

“Yang berhak menyatakan diberhentikan sementara atau tidaknya Gubernur, adalah kewenangan Presiden melalui tangan pembantunya Kemendagri. Sementara untuk tingkat Bupati dan Wali Kota baru wewenang Kemendagri,” ujar Alamsyah.

Jadi, Alamsyah cukup heran juga kalau Jaksa Agung membicarakan pemberhentian sementara itu menunggu adanya keputusan tetap pengadilan. Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan keputusan pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi terdakwa penistaan agama tidak bergantung tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), melainkan menunggu putusan hakim.

“Pernyataan Jaksa Agung tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam kasus Ahok, ketika sudah mencapai vonis pengadilan memang harus dilakukan pemberhentian atau tidaknya,” ungkap Alamsyah. (*/d)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.