Sunday, 29 March 2020

Tolak Ketimpangan Penegakkan Hukum, FUI Gelar Aksi 212 Jilid Dua

Jakarta, Swamedium.com — Forum Umat Islam (FUI) berencana akan menggelar aksi damai ke Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 21 Februari 2017. Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan terjadinya ketimpangan penegakkan hukum di Indonesia.

Aksi yang disebut sebagai “Aksi 212 Jilid Dua” ini, rencananya dimulai pukul 08.00 WIB. Aksi ini disebut-sebut memiliki semangat Aksi Super Damai 212 (2 Desember 2016) untuk mengawal sikap keagamaan MUI yang menyatakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah melakukan penodaan agama dalam pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Sesuai rilis yang diterima redaksi swamedium.com, aksi ini akan membawa empat tuntutan antara lain: berhentikan gubernur terdakwa, penjarakan penista agama, setop kriminalisasi ulama dan mahasiswa, dan setop adu domba anak bangsa.

FUI menyampaikan bahwa pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi melalui Mendagri terhitung mulai tanggal 11 Februari 2017 sebagai bentuk ketimpangan penegakkan hukum. Semua Ahli Hukum Tata Negara menyatakan pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur jelas-jelas melanggar undang-undang sehingga hal menuai protes dari berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, tidak ada niat baik dari pengadilan untuk segera menahan Ahok sebagai penista agama, padahal dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), putusan sela Majelis Hakim, keterangan-keterangan saksi, dan keterangan ahli forensik dari Polri yang menyatakan ucapan Ahok tentang penistaan agama benar adanya, maka sepantasnya Majelis Hakim pada persidangan 212 (21 Februari 2017) memutuskan Ahok segera ditahan dan di masukkan penjara.

FUI juga mengkritisi meruyaknya kriminalisasi terhadap ulama. Apa yang terjadi dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Ustadz Bachtiar Nasir dan ulama lainnya merupakan bentuk intimidasi terhadap ulama dan umat Islam.

Selain itu, Pemerintah dinilai telah melakukan pembiaran terhadap upaya adu domba antar anak bangsa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di depan Mapolda Jawa Barat, terjadi penyerangan massa FPI oleh sekelompok massa yang diduga dari ormas GMBI usai Habib Rizieq Syihad menjalani pemeriksaan.

Aksi Damai 212 (21 Februari 2017) adalah aksi menuntut keadilan dan kebenaran, menuntut penegakkan konstitusi karena negara berdasarkan hukum bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan. (ls)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.