Minggu, 20 September 2020

Walikota Nonaktif Madiun Jadi Tersangka TPPU

Jakarta, Swamedium.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Madiun nonaktif Bambang Irianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan itu merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

“KPK menetapkan Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/2).

Febri menuturkan, dalam penyidikan pencucian uang ini, penyidik hari ini memeriksa 33 orang saksi di Markas Polres Madiun.

Mengenai aset-aset yang di miliki Bambang kemungkinan hasil dari TPPU, masih terus ditelusuri penyidik.

“Karena penyidikan TPPU-nya baru berjalan,” ungkap Febri.

Sebelumnya walikota Madiun ini sudah terjerat dua kasus. Kasus yang pertama, dugaan korupsi turut serta dalam proyek pengadaan atau janji terkait pembangunan Pasar Besar Madiun dengan nilai proyek sebesar Rp.76.5 miliar.

Kasus kedua, dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya saat masih menjabat sebagai walikota Madiun pada periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Dari kedua kasus tersebut di kenakan Pasal 12 huruf i atau 12B atau 11 UU Pemberantasan Korupsi dan pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor.

Kemudian untuk kasus TPPU, Bambang di kenakan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. (jm)

Foto: antara

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.