Wednesday, 26 February 2020

Money Laundering Or Brain Washing?

Money Laundering Or Brain Washing?

Oleh Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH.
Tim Advokasi GNPF-MUI

Jakarta, Swamedium.com — Hukum dibentuk melalui proses politik yang dilakukan oleh lembaga representasi masyarakat (DPR/Parlemen) dengan Penguasa/Negara (Pemeritah), yang bertujuan agar terciptanya harmonisasi relasi antara masyarakat dan Negara.

Oleh karenanya, negara wajib menghormati dan upholding undang-undang yang dibuatnya, dengan cara mengimplementasikannya dalam proses pengelolaan bernegara dan berbangsa.

Dalam pandangan politik, Philip Nonet dan Philip Selznick membagi hukum dalam 3 klasifikasi, yaitu: Hukum Represif , Hukum Otonom, dan Hukum Responsif.

Dari ketiga bentuk hukum yang diklasifikasikan Nonet dan Selznick, Hukum Represif merupakan bentuk yang bertentangan dengan Pemerintahan yang demokratis. Hukum Represif cenderung mengabaikan kepentingan rakyat, mengidentifikasi kepentingan penguasa sebagai kepentingan rakyat.

Institusi hukum yang terbuka bagi kekuasaan politik, sehingga hukum menjadi out of the track karena berada dilingkungan kepentingan politik penguasa.

Hukum pada dasarnya merupakan perintah manusia (Law are commands of human being), yang tetap, logis, bijaksana, adil dan/atau sebaliknya. Pandangan John Austin ini dikenal dengan Teori Hukum Positivisme.

Dalam pandangan positivisme, substansinya adalah hukum itu ada, mengikat, dan berlaku pada saat tertentu dan tempat tertentu. Hukum itu tidak pandang bulu dalam implementasinya. Tiap Institusi/Negara wajib menegakkannya secara tegas dan konsisten tidak diskriminatif, mulai dari institusi penegak hukum termasuk peradilan.

Resistensi atas penegakan hukum nampak jelas pada kasus yang menimpa ulama dan umat Islam. Terang benderang pada proses criminal justice system dalam penyidikan dana sumbangan/Infak umat Islam pada kegiatan Aksi Bela Islam.

Penyidikan yang dilakukan tanpa adanya Laporan Polisi, sebagai temuan sendiri penyidik atas dana infak Aksi Bela Islam II, dan III, yang menyisir Pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, atas dugaan dan tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran undang-undang yayasan.

Aksi Bela Islam 411 dan 212 mendapat respon yang tinggi dalam partisipasi umat. Tidak hanya ikut serta dalam aksi tapi juga pada sumbangan dana. GNPF MUI sebagai Inisiator pergerakan, bukanlah lembaga yang memiliki badan hukum, sifatnya ad hoc dan tidak memiliki rekening bank untuk menampung dana yang diinfakkan/disedekahkan oleh umat islam untuk terselenggaranya aksi damai tersebut.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.