Minggu, 05 Juli 2020

AM Fatwa: Pengaktifan Ahok Melanggar Undang-Undang

AM Fatwa: Pengaktifan Ahok Melanggar Undang-Undang

Jakarta, Swamedium.com — Kini Giliran Anggota DPD RI AM fatwa mengatakan dengan tegas persoalan Ahok kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta yang di lakukan pemerintah, adalah menyalahi aturan.

AM Fatwa berpendapat, pengaktifan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 83 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah seharusnya berhenti sementara sejak perkaranya diregister sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” ujar Fatwa dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (20/2).

Keputusan yang di buat pemerintah membuka peluang bagi masyarakat, untuk menggugat keputusan tersebut.

“Jika Presiden RI tidak mengeluarkan keputusan presiden untuk pemberhentian sementara Ahok, maka membuka peluang masyarakat menggugat keputusan atau surat-surat yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta yang berstatus berhenti sementara,” tukasnya.

Ia menambahkan, mengenai Hak Angket ‘Ahok Gate’ yang di prakarsai oleh tiga fraksi di DPR RI yaitu fraksi Gerindra, fraksi PKS dan fraksi Demokrat. Pihaknya sangat mendukung terhadap hak angket
tersebut.

“Kita sangat mendukung sekali Hak Angket yang digulirkan teman-teman DPR RI, kita berikan semangat moril,” pungkasnya. (jm)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.