Senin, 26 Juli 2021

Gubernur Terdakwa Pelaku Kejahatan

Gubernur Terdakwa Pelaku Kejahatan

Oleh Miko Kamal

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Presiden Joko Widodo telah mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Sabtu, 11 Februari 2017, setelah selesai menjalani cuti kampanye sejak 28 Oktober 2016. Pengaktifan kembali BTP atau tidak memberhentikan BTP sementara dari jabatannya memunculkan kontroversi di masyarakat.

Meskipun banyak ahli hukum yang menyatakan tindakan Presiden tersebut keliru, ahli hukum yang mendukung keputusan Presiden tersebut juga ada, salah satunya adalah pakar hukum tata negara Refly Harun. Alasan Refly, rumusan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada BTP bukanlah kejahatan berat akan tetapi kejahatan menengah atau ringan bersebab di dalam pasal tersebut terselip frasa “selama-lamanya lima tahun” (Detik, 11/2/17).

Pendapat Refly tentang pengelompokkan kejahatan (kejahatan ringan, sedang dan berat) tidak punya dasar pijakan hukum yang kuat. Yang ada, sebagaimana yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita, adalah pengelompokkan delik atau tindak pidana dalam dua tandan besar; delik kejahatan dan pelanggaran.

Delik Kejahatan
Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengamanatkan Pemerintah untuk memberhentikan sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena lima sebab, yaitu (a) melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, (b) tindak pidana korupsi, (c) tindak pidana terorisme, (d) makar, (e) tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau (f) perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus BTP, arus utama perdebatan adalah tentang apakah Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 23/2014 tepat diberlakukan kepada BTP manakala salah satu pasal yang didakwakan kepada BTP adalah tindak pidana yang diancam “selama-lamanya 5 tahun” (Pasal 156a KUHP). Perdebatan tentang apakah Pasal 83 ayat (1) huruf f atau “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dapat dipakai sebagai alasan untuk memberhentikan sementara BTP juga muncul ke permukaan akan tetapi tidak dominan.

Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 23/2014 mengandung dua makna hukum. Pertama, kepala dan/atau wakil kepala daerah yang harus diberhentikan dari jabatannya tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka-mereka yang sedang menghadapi kasus tindak pidana kejahatan. BTP jelas masuk dalam keranjang ini.

Sebagaimana diketahui, BTP didakwa dengan Pasal 156 dan 156a KUHP. Ancaman hukuman yang tertera di dalam Pasal 156 KUHP adalah selama-lamanya empat tahun. Sedangkan untuk Pasal 156a KUHP, ancaman maksimalnya (selama-lamanya) adalah lima tahun. Pasal 156 dan 156a KUHP terdapat di dalam Buku III KUHP tentang Kejahatan, tepatnya Buku III Bab ke V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Jadi, pada bagian ini sulit menegakkan dalih bahwa BTP tidak tepat diberhentikan sementara dengan menggunakan Pasal 183 ayat (1) huruf a. Pasalnya, tindak pidana yang didakwakan kepada BTP adalah tindak pidana kejahatan.

Kedua, kejahatan yang didakwakan itu dapat dihukum 5 tahun. Rumusan “…dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun…” mesti ditafsirkan secara benar bahwa pembuat undang-undang membenarkan seseorang yang terbukti melakukan penistaan terhadap suatu agama dapat dihukum selama lima tahun. Berbekal pasal dengan rumusan “paling lama lima tahun”, tidak ada hambatan bagi hakim untuk menghukum seorang terdakwa yang diyakininya terbukti melakukan kejahatan dengan hukuman paling maksimal (5 tahun). Menjatuhkan hukuman lebih dari lima tahun baru tidak boleh.

Dalam kasus BTP, Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat teknis pengambil keputusan pemberhentian sementara, dibuat bingung oleh pendapat ahli seakan-akan frasa “selama-lamanya lima tahun” di dalam Pasal 156a KUHP dan frasa “paling singkat lima tahun” di dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 23/2014 saling bertentangan, dan ditakutkan akan merugikan kepentingan BTP.

Angka 5 tahun (baik dengan frasa “selama-lamanya” atau “paling singkat” lima tahun) merupakan ambang batas praktek pemberian perlakuan khusus terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi persoalan hukum. Misalnya, Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memerintahkan negara untuk menyediakan seorang penasehat hukum (penasehat hukum prodeo) bagi seorang tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Tidak penting apakah rumusan pasalnya mempergunakan frasa “selama-lamanya” atau “paling singkat”. Padahal, belum tentu tersangka atau terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum prodeo tersebut akan dijatuhi hukuman 5 tahun.

Dari dua hal yang saya sampaikan di atas, Presiden dan Menteri Dalam Negeri semestinya memahami konsep berpikir pembuat undang-undang pemerintahan daerah yang, salah satunya, menginginkan tegaknya marwah pemerintahan daerah; menghindari daerah dipimpin oleh seorang terdakwa pelaku kejahatan.

Bola sekarang ada di tangan Presiden. Apakah Presiden mau memperlihatkan contoh penegakan hukum yang baik dan setara kepada rakyat yang dipimpinnya atau tidak. Presiden yang baik pasti memilih untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Kalau tidak, pilihan para anggota lembaga legislatif untuk mempergunakan hak angket mereka mesti kita dukung bersama biar jelas benar apa alasan di balik kukuhnya sikap pemerintah mengambil keputusan tersebut.

Penulis adalah Legal-governance specialist, Pengajar Pascasarjana Hukum Univ. Bung Hatta Padang.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita