Minggu, 20 September 2020

Gubernur Terdakwa Pelaku Kejahatan

Gubernur Terdakwa Pelaku Kejahatan

Oleh Miko Kamal

Jakarta, Swamedium.com — Presiden Joko Widodo telah mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Sabtu, 11 Februari 2017, setelah selesai menjalani cuti kampanye sejak 28 Oktober 2016. Pengaktifan kembali BTP atau tidak memberhentikan BTP sementara dari jabatannya memunculkan kontroversi di masyarakat.

Meskipun banyak ahli hukum yang menyatakan tindakan Presiden tersebut keliru, ahli hukum yang mendukung keputusan Presiden tersebut juga ada, salah satunya adalah pakar hukum tata negara Refly Harun. Alasan Refly, rumusan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada BTP bukanlah kejahatan berat akan tetapi kejahatan menengah atau ringan bersebab di dalam pasal tersebut terselip frasa “selama-lamanya lima tahun” (Detik, 11/2/17).

Pendapat Refly tentang pengelompokkan kejahatan (kejahatan ringan, sedang dan berat) tidak punya dasar pijakan hukum yang kuat. Yang ada, sebagaimana yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita, adalah pengelompokkan delik atau tindak pidana dalam dua tandan besar; delik kejahatan dan pelanggaran.

Delik Kejahatan
Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengamanatkan Pemerintah untuk memberhentikan sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena lima sebab, yaitu (a) melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, (b) tindak pidana korupsi, (c) tindak pidana terorisme, (d) makar, (e) tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau (f) perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus BTP, arus utama perdebatan adalah tentang apakah Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 23/2014 tepat diberlakukan kepada BTP manakala salah satu pasal yang didakwakan kepada BTP adalah tindak pidana yang diancam “selama-lamanya 5 tahun” (Pasal 156a KUHP). Perdebatan tentang apakah Pasal 83 ayat (1) huruf f atau “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dapat dipakai sebagai alasan untuk memberhentikan sementara BTP juga muncul ke permukaan akan tetapi tidak dominan.

Pages: 1 2 3

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.