Senin, 28 September 2020

Keputusan Sidang KPPU, Honda dan Yamaha Terbukti Kartel

Keputusan Sidang KPPU, Honda dan Yamaha Terbukti Kartel

Jakarta, Swamedium.com — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Yamaha dan Honda bersalah melakukan praktik kartel dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik (Skutik).

Majelis komisi persidangan yang dipimpin oleh Tresna Priyana Soemardi serta anggota, R Kurnia Sya’ranie dan Munrokhim Misanam, menilai semua unsur dalam ‎Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 telah terpenuhi.

KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda pada Yamaha sebesar Rp 25 miliar dan Honda sebesar Rp 22,5 miliar. Dalam kasus ini, terlapor I adalah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), sementara terlapor II adalah PT Astra Honda Motor (AHM).

“Majelis Komisi memutuskan, terlapor 1 dan 2 terbukti secara sah dan melakinkan melangar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” kata Ketua Majelis, Tresna Priyana Soemardi di KPPU, Senin (20/2).

Tresna mengatakan kedua pabrikan tersebut terbukti melakukan perjanjian soal besaran harga produk skuter matik produksinya di pasaran sehingga konsumen tidak mendapat harga yang kompetitif.

Secara rinci denda yang dijatuhkan pada Yamaha sebesar Rp 17,5 miliar, ditambah denda tambahan sebesar 10 persen karena dianggap tidak kooperatif selama persidangan. Sedangkan Honda hanya dikenakan sesuai besaran pokok denda sebesar Rp 22,5 miliar.

Kasus ini bermula dari kecurigaan KPPU terhadap penguasaan pasar kedua pabrikan asal Jepang itu di kelas motor skuter matik 110-125 cc di Indonesia. Kedua pabrikan itu menguasai 97 persen pasar dalam beberapa tahun terakhir. (ls)

Foto: ist

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.