Kamis, 24 September 2020

Kisruh Freeport, Pemerintah Punya Alasan Kuat Untuk Nasionalisasi

Kisruh Freeport, Pemerintah Punya Alasan Kuat Untuk Nasionalisasi

Foto: Miko Kamal, SH, LL.M., PhD, Legal Governance Specialist, Dosen Univ. Bung Hatta Padang, dan Dewan Nasional KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia).

Jakarta, Swamedium.com — Kisruh antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Indonesia mesti diselesaikan secara baik-baik dengan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dan tidak merugikan Freeport.

Pengajar hukum bisnis Universitas Bung Hatta Padang. Miko Kamal, yang juga seorang legal-governance specialist, menyampaikan beberapa pandangan hukum terkait kisruh ini.

“Kalau Freeport tidak mematuhi hukum Indonesia, Pemerintah punya alasan hukum yang kuat dan rasional untuk menasionalisasi Freeport secara sepihak,” ujar Miko.

Miko juga berpendapat, Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (2) undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berikut isi lengkap pandangan hukum Miko Kamal.

1. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkewajiban menguasai seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia untuk kemaslahatan bangsa Indonesia sebagaimana yang dimanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

2. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menegakkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

3. Salah satu ciri penegakkan hukum adalah memberlakukan hukum tersebut secara setara. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009, setiap pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun setelah UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan. Sebagai wujud kesetaraan penerapan hukum, PTFI harus tunduk kepada aturan ini;

4. Kewajiban Pemerintah Indonesia menerapkan hukum secara adil dan setara sejalan dengan kewajiban PTFI sebagai entitas hukum yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Freeport-McMoRan Inc. (perusahaan yang berbasis di Amerika) untuk tunduk kepada hukum domestik dimana investasi dilakukan sebagaimana yang termaktub di dalam Declaration on International Investment and Multinational Enterprises negara-negara yang tergabung di dalam the Organisation for Economic Cooprration and Development (OECD), tepatnya poin nomor 2 OECD Guidelines for Multinational Enterprises bagian Concepts and Principles yang berbunyi: ‘obeying domestic laws is the first obligation of enterprises’;

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.