Senin, 18 Oktober 2021

Kisruh Freeport, Pemerintah Punya Alasan Kuat Untuk Nasionalisasi

Kisruh Freeport, Pemerintah Punya Alasan Kuat Untuk Nasionalisasi

Foto: Miko Kamal, SH, LL.M., PhD, Legal Governance Specialist, Dosen Univ. Bung Hatta Padang, dan Dewan Nasional KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia).

Jakarta, Swamedium.com — Kisruh antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Indonesia mesti diselesaikan secara baik-baik dengan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dan tidak merugikan Freeport.

Banner Iklan Swamedium

Pengajar hukum bisnis Universitas Bung Hatta Padang. Miko Kamal, yang juga seorang legal-governance specialist, menyampaikan beberapa pandangan hukum terkait kisruh ini.

“Kalau Freeport tidak mematuhi hukum Indonesia, Pemerintah punya alasan hukum yang kuat dan rasional untuk menasionalisasi Freeport secara sepihak,” ujar Miko.

Miko juga berpendapat, Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (2) undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berikut isi lengkap pandangan hukum Miko Kamal.

1. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkewajiban menguasai seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia untuk kemaslahatan bangsa Indonesia sebagaimana yang dimanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

2. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menegakkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

3. Salah satu ciri penegakkan hukum adalah memberlakukan hukum tersebut secara setara. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009, setiap pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun setelah UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan. Sebagai wujud kesetaraan penerapan hukum, PTFI harus tunduk kepada aturan ini;

4. Kewajiban Pemerintah Indonesia menerapkan hukum secara adil dan setara sejalan dengan kewajiban PTFI sebagai entitas hukum yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Freeport-McMoRan Inc. (perusahaan yang berbasis di Amerika) untuk tunduk kepada hukum domestik dimana investasi dilakukan sebagaimana yang termaktub di dalam Declaration on International Investment and Multinational Enterprises negara-negara yang tergabung di dalam the Organisation for Economic Cooprration and Development (OECD), tepatnya poin nomor 2 OECD Guidelines for Multinational Enterprises bagian Concepts and Principles yang berbunyi: ‘obeying domestic laws is the first obligation of enterprises’;

5. Mematuhi hukum yang berlaku adalah prinsip salah satu prinsip universal perjanjian yang dikenal dengan legality principle. Maksudnya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Di Indonesia, legality principle ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

6. Sikap PTFI yang tidak mematuhi hukum Indonesia dan berencana membawa persoalan yang mereka hadapi tersebut ke forum arbitrase internasional sungguh sangat disayangkan. Pasalnya, hal itu bertolak belakang dengan prinsip Declaration on International Investment and Multinational Enterprises yang seharusnya harus dijunjung tinggi oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika sebagai pionir OECD.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dengan bekal Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2009, legality principle dan prinsip mematuhi hukum domestik yang harus dihormati oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang termuat di dalam Declaration on International Invesment and Multinational Enterprises, Pemerintah Indonesia berada pada posisi yang kuat ketika berunding dengan pihak Freeport ataupun menghadapi gugatan di arbitrase internasional.

Pemerintah harus senantiasa memosisikan kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan lainnya dalam perundingan dengan pihak Freeport, dan tidak menolak tunduk kepada kemauan asing semata.

Jikalau Freeport terus memaksakan kehendak mereka atau tidak mematuhi hukum Indonesia Indonesia, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2009, legality principle dan prinsip mematuhi hukum domestik yang harus dihormati oleh perusahaan-perusahaan Amerika, merupakan argumen hukum menjadi yang kuat dan rasional untuk melakukan nasionalisasi terhadap Freeport secara sepihak.

Sebelumnya PTFI mengancam kepada pemerintah Indonesia karena PTFI dan pemerintah Indonesia gagal mencapai kesepakatan terkait perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). PTFI mengancam akan membawa persoalan ini ke arbitrase internasional. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita