Jumat, 25 September 2020

Komisi III DPR: Kenapa hanya Dana GNPF MUI yang Diperiksa, Teman Ahok Tidak?

Komisi III DPR: Kenapa hanya Dana GNPF MUI yang Diperiksa, Teman Ahok Tidak?

Jakarta, Swamedium.com — Pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS) dipertanyakan anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani.

Dalam kasus TPPU tersebut, Polri telah menetapkan dua orang tersangka yaitu Ustadz Adnin Armas, ketua Yayasan KUS dan salah seorang pegawai bank berinisial IS.

Asrul Sani meminta kepada Kapolri untuk menjelaskan mengenai tindak pidana pokok dalam kasus Yayasan KUS. Karena uang yang masuk merupakan hasil dari sumbangan masyarakat bukan dari tindakan hasil korupsi.

Sebelumnya Kapolri memaparkan, yayasan KUS memberikan surat kuasa kepada Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustadz Bachtiar Nasir. Kemudian Ustadz Bachtiar memberikan kuasa kepada salah seorang petugas bank syariah berinisial IS untuk mencairkan uang.

“Kewenangan memeriksa harus kita hormati, tetapi tindak pidana pokoknya apa?,” tanya Asrul dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Asrul Sani yang juga Wasekjen PPP dari kubu Romahurmuziy ini, juga mempertanyakan kepada Kapolri, mengapa hanya mengusut persoalan penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh GNPF-MUI sedang penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh “Teman Ahok” tidak diperiksa dan diusut.

“Secara terbuka ada pertanyaan dari masyarakat kenapa yang disidik hanya dana publik, mengenai dana “Teman Ahok”, bagaimana?,” tanya Asrul (jm/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.