Wednesday, 26 February 2020

AMSA Dukung Pemerintah Hentikan Kontrak dengan Freeport Jika Jalankan Amanat Konstitusi

AMSA Dukung Pemerintah Hentikan Kontrak dengan Freeport Jika Jalankan Amanat Konstitusi

Oleh Sarief Saefulloh*

Jakarta, Swamedium.com — “Freeport tidak tahu diri dan tidak punya malu, sudah melanggar hukum, merugikan negara, mengancam pula. Pemerintah harus berani memberhentikan kontrak dengan Freeport. Ini bukan masalah sepele ini masalah kedaulatan bangsa.”

Keberadaan PT. Freepot Indonesia (PTFI) tidak berdampak besar pada ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Padahal, puluhan tahun sumber daya alam banyak dimanfaatkan olehnya, tetapi nilai manfaat terhadap bangsa dan negara tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkannya. Negara tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi dan tidak ada bahasa korporasi itu otonom. Untuk ke depan, pengawasaan, penegakan hukum, hingga pemberhentian kontrak harus berani dilakukan, karena Negaralah pemilik kekayaan alam Indonesia.

PTFI merupakan perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) yang berafiliasi pada Freeport-McMoran. Ia telah berada di Indonesia sejak 1967 silam, masa Orde Baru (Pemerintahan Presiden Soeharto). Di era inilah menjadi awal ditandatanganinya Kontrak Karya.

Pemerintahan Joko Widodo melangkah cepat untuk meniadakan Kontrak Karya dengan adanya perubahan peraturan pemerintah yang lebih konsitutif dan menguntungkan negara, yaitu terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 yang memberikan penguasaan, pengelolaan, dan pengaturan oleh negara terhadap kekayaan Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini menuai kritik dan kecaman dari Freeport karena dinilai bertentangan dengan Kontrak Karya yang berakhir hingga 2021. Freepot menganggap PP tersebut merugikannya sebagai perusahaan tambang, seperti pajak yang prevailing, divestasi saham 51 persen  dimiliki oleh Pemerintah, posisi Pemerintah dan korporasi berbeda (Pemerintah sebagai pemberi izin dan PTFI pemegang izin), pembangunan smelter, dan  Pemerintah yang mengatur tentang harga patokan penjualan mineral dan batubara. Freeport pun mengancam akan memperkarakan perubahan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.