Senin, 26 Juli 2021

AMSA Dukung Pemerintah Hentikan Kontrak dengan Freeport Jika Jalankan Amanat Konstitusi

AMSA Dukung Pemerintah Hentikan Kontrak dengan Freeport Jika Jalankan Amanat Konstitusi

Oleh Sarief Saefulloh*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — “Freeport tidak tahu diri dan tidak punya malu, sudah melanggar hukum, merugikan negara, mengancam pula. Pemerintah harus berani memberhentikan kontrak dengan Freeport. Ini bukan masalah sepele ini masalah kedaulatan bangsa.”

Keberadaan PT. Freepot Indonesia (PTFI) tidak berdampak besar pada ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Padahal, puluhan tahun sumber daya alam banyak dimanfaatkan olehnya, tetapi nilai manfaat terhadap bangsa dan negara tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkannya. Negara tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi dan tidak ada bahasa korporasi itu otonom. Untuk ke depan, pengawasaan, penegakan hukum, hingga pemberhentian kontrak harus berani dilakukan, karena Negaralah pemilik kekayaan alam Indonesia.

PTFI merupakan perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) yang berafiliasi pada Freeport-McMoran. Ia telah berada di Indonesia sejak 1967 silam, masa Orde Baru (Pemerintahan Presiden Soeharto). Di era inilah menjadi awal ditandatanganinya Kontrak Karya.

Pemerintahan Joko Widodo melangkah cepat untuk meniadakan Kontrak Karya dengan adanya perubahan peraturan pemerintah yang lebih konsitutif dan menguntungkan negara, yaitu terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 yang memberikan penguasaan, pengelolaan, dan pengaturan oleh negara terhadap kekayaan Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini menuai kritik dan kecaman dari Freeport karena dinilai bertentangan dengan Kontrak Karya yang berakhir hingga 2021. Freepot menganggap PP tersebut merugikannya sebagai perusahaan tambang, seperti pajak yang prevailing, divestasi saham 51 persen  dimiliki oleh Pemerintah, posisi Pemerintah dan korporasi berbeda (Pemerintah sebagai pemberi izin dan PTFI pemegang izin), pembangunan smelter, dan  Pemerintah yang mengatur tentang harga patokan penjualan mineral dan batubara. Freeport pun mengancam akan memperkarakan perubahan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Perusahaan tambang asal AS ini menginginkan tetap memakai Kontrak Karya sebagai acuan dan aturan bisnis kedua belah pihak. Memang dalam Kontrak Karya posisi antara Pemerintah dan Freeport seimbang, pajak nail down dan lain-lain. Aturan ini banyak menguntungkan Freeport dan merugikan Pemerintah.

Dalam regulasi Pemerintah tidak diuntungkan, bahkan banyak terjadinya wanprestasi oleh Freeport dalam Kontrak Karya, seperti pembangunan smelter sampai sekarang tidak rampung, apalagi beroperasi, saham kepemilikan Negara hanya 9,3 persen, pajak nail down (tidak berubah sampai KK selesai), retribusi kepada Negara 8 triliun rupiah per tahun (berbeda jauh dengan Telkom sebesar 20 triliun, cukai rokok 139 triliun). Jelaslah Negara banyak dirugikan dengan adanya Kontrak Karya. Sebagai perusahaan tambang, sepatutnya Freeport mengikuti regulasi yang ada, bukan mendikte kedaulatan Negara.

Untuk itu, Asean Muslim Students Association (AMSA) sebagai organisasi yang peduli terhadap Bangsa dan Negara menilai kebijakan Pemerintah sudah tepat dalam pemberlakuan PP No. 1 Tahun 2017 terhadap Freeport dan tidak usah ada perundingan kembali, karena posisi Negara bukan berbisnis, tetapi pemilik bisnis, bukan mencari untung, tetapi pemilik keuntungan, maka siapa pun yang mau berbisnis di negeri ini harus mematuhi hukum yang berlaku. Jika tidak mau, dipersilakan untuk keluar dari negeri ini.

Sebagai negara berdaulat, Pemerintah harus berani memberhentikan korporasi yang merugikan dan tidak menaati aturan hukum Negara. PP tersebut memberikan ruang cukup luas untuk Negara dalam menguasai kekayaan alam Indonesia. Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jelas dan tegas, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak melaksankan amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi.

*Penulis merupakan Wakil Presiden Asosiasi Mahasiswa Muslim Asean (Asean Muslim Students Association, AMSA)

Red.: Pamungkas

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita