Rabu, 23 September 2020

Izin Lingkungan Semen Indonesia Bentuk Pembangkangan Hukum

Izin Lingkungan Semen Indonesia Bentuk Pembangkangan Hukum

Semarang, Swamedium.com — Terkait dikeluarkannya izin lingkungan (baru) PT Semen Indonesia yang Kamis (23/2) telah ditandatangani Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Lembaga Bantuah Hukum (LBH) Semarang menyebut sebagai bentuk pembangkangan hukum atau obstruction of justice

Selain bentuk pembangkangan hukum, hal tersebut sebagai bentuk tindakan sewenang-wenang atau abus de droit/willekeur dalam penggunaan diskresi.

“SK Gubernur Jateng Nomor 660.1/4 tahun 2017 yang sekarang berbuah Izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia hanya berjubahkan pemenuhan atas Putusan MA No 99 PK/TUN/2016 namun sebenarnya bertubuhkan pembangkangan hukum, obstruction of justice,” ujar Zainal Arifin, SHI, Direktur LBH Semarang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/2).

Ia menjelaskan, Gubernur Jateng secara nyata memerintahkan PT Semen Indonesia untuk menyempurnakan dokumen adendum andal dan secara proaktif memerintahkan Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah untuk menilainya. Hal tersebut sama sekali tidak diperintahkan oleh Putusan MA.

“Itu tidak diperintahkan dalam putusan MA. Gubernur memakai alasan penggunaan diskresi,” tambahnya.

Zainal mengutarakan, gubernur Jateng sebenarnya telah melakukan tindakan sewenang-wenang.

“Dengan memakasi alasan diskresi, gubernur Jateng sebenarnya telah melakukan abus de droit/willekeur (tindakan sewenang-wenang). Sekaligus melakukan tindakan yang legal defect (cacat hukum),” pungkasnya. (ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.