Minggu, 11 April 2021

LBH Semarang: Izin Lingkungan Semen Indonesia Ditandatangani, Gubernur Jateng Arogan

LBH Semarang: Izin Lingkungan Semen Indonesia Ditandatangani, Gubernur Jateng Arogan

Semarang, Swamedium.com — Terkait dikeluarkannya izin lingkungan PT Semen Indonesia yang Kamis (23/2) kemarin telah ditandatangani Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Lembaga Bantuah Hukum (LBH) Semarang menyebut sebagai hal yang arogan.

Banner Iklan Swamedium

“Ganjar Pranowo telah bertindak sewenang-wenang dan menciptakan Preseden Buruk bagi Penegakan Hukum di Indonesia,” demikian keterangan tertulis Zainal Arifin, SHI, Direktur LBH Semarang, Jumat (24/2).

Zainal menuturkan, keputusan Gubernur Jateng telah merampas upaya warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sesuai petikan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945.

“Kepastian hukum seutuhnya telah terampas oleh tindakan yang penuh dengan cacat hukum dan merupakan buah dari tindakan arogan pemerintah, pembangkangan hukum dan tindakan sewenang-wenang,” lanjut Zainal.

Ia menjelaskan, kemelut rencana kegiatan usaha PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang telah menemui akhirnya saat Mahkamah Agung (MA) memutus perkara tersebut lewat Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016. Putusan MA yang telah berkekuatan tetap (Inkracht Van Gewijsde) tersebut sejatinya ialah jawaban keadilan bagi warga Rembang yang menjadi penggugat untuk menghentikan upaya PT. Semen Indonesia merampas hak hidup dan hak atas lingkungan warga terdampak pendirian pabrik semen.

“Jawaban terhadap keadilan yang telah diputus MA ternyata tidak memberikan kepastian hukum karena Izin Lingkungan yang dahulu menjadi obyek sengketa dan telah diputus oleh MA kini berbuah Izin Lingkungan Baru,” tandas Zainal.

Selanjutnya Zainal mengatakan, Izin Lingkungan (Baru) adalah bentuk arogansi gubernur Jawa Tengah. Hal itu tergambar bahkan dari hulu penerbitan izin lingkungan tersebut yaitu SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

“Kewajiban Gubernur sebenarnya adalah melaksanakan Putusan MA yang jelas berisi klausul tentang pembatalan objek sengketa dan klausul perintah kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut objek sengketa serta klausul untuk membayar biaya perkara,” ujar Zainal.

“Sama sekali tidak ada klausul untuk melakukan tindakan lainnya. Akan tetapi, gubernur Jawa Tengah ternyata mengatur selain yang diperintahkan oleh Putusan MA, disinilah Ganjar Pranowo menunjukkan arogansinya,” tegas Zainal.

Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin juga menyayangkan tindakan arogan gubernur Jawa Tengah dengan menerbitkan Izin Lingkungan Baru untuk PT Semen Indonesia.

“Sangat disayangkan tindakan arogan tersebut dilanjutkan dengan tindakan arogan lainnya yaitu penerbitan Izin Lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia,” tukasnya. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita