Sabtu, 17 April 2021

Pertaruhan di Jalan Berbayar Jakarta

Pertaruhan di Jalan Berbayar Jakarta

Jakarta, Swamedium.com — Ajang Pemilihan Kepala Daerah yang dilangsungkan pertengahan Februari ini membuat “suhu” Jakarta kian panas. Para calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI beradu argumentasi berjanji membuat ibu kota negara ini kian maju.

Banner Iklan Swamedium

Tapi tampaknya ada yang luput dari pengamatan media, publik, pemerhati tata kota, bahkan para kandidat dalam dua kali debat Pilkada lalu. Tender proyek jalan berbayar secara elektronik alias Electronic Road Pricing (ERP) yang kini sedang digelar dan diharapkan menjadi salah satu solusi pengurai kemacetan Jakarta ditengarai mengandung sejumlah persoalan.

Salah satu persoalan itu tentang teknologi yang bakal dipilih untuk penerapan sistem ERP pertama di Indonesia ini. Soal akuntabilitas proses tender yang kini sudah memasuki tahap prakualifikasi pun kini mulai menjadi sorotan.

Lelang ini dinilai kontroversial karena pengadaan sistem ERP langsung berfokus pada satu teknologi saja, yakni teknologi komunikasi jarak pendek atau Dedicated Short Range Communication (DSRC) frekuensi 5,8 GHz. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016, khususnya pasal 8 ayat (1) huruf c.

Klausul inilah yang disorot tajam Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena berpotensi memunculkan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar Undang Undang Persaingan Usaha. Sebab, dengan adanya ketentuan tersebut, aturan ini tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang bisa menyediakan teknologi lainnya.

Teknologi sistem ERP sesungguhnya sangat beragam. Setidaknya ada tiga kategori teknologi yang bisa diterapkan. Pertama, berbasis frekuensi radio, yaitu Radio Frequency Identification (RFID) dan Dedicated Short Range Communication (DSRC). RFID menggunakan frekuensi 860 MHz dan 2,45 GHz, sedangkan DSRC menggunakan frekuensi antara 5,8 GHz hingga 5,9 GHz. Kedua, berbasis kamera yaitu Automatic Plate Number Recognition (ANPR) yang merupakan metode pengenalan karakter nomor plat kendaraan dari video atau gambar yang terekam kamera. Ketiga, berbasis data satelit, yaitu Global Navigation Satellite System (GNSS) yang merupakan teknologi dengan memanfaatkan data posisi kendaraan berdasarkan satelit.

Lelang ini dinilai kontroversial karena pengadaan sistem ERP langsung berfokus pada satu teknologi saja, yakni teknologi komunikasi jarak pendek atau Dedicated Short Range Communication (DSRC) frekuensi 5,8 GHz.
Melihat gelagat itu, KPPU memandang perlu adanya revisi atas Peraturan Gubernur yang mendasari lelang tersebut. Tender diminta open technology alias tak lagi hanya dibatasi kepada teknologi tertentu, dalam hal ini DSRC. Dengan begitu, seperti diungkapkan oleh Ketua KPPU Syarkawi Rauf, tidak ada lagi diskriminasi terhadap provider teknologi lain.

Sokongan atas sikap KPPU datang dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Dalam suratnya kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan, menyatakan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu dibuka kesempatan untuk teknologi lain dan layanan berbasis aplikasi.

Surat tersebut dilayangkan Samuel guna merespons surat Ketua Umum ATSI kepada Plt. Gubernur bertanggal 25 November 2016, yang ditembuskan kepada Menteri Kominfo Rudiantara dan Dirjen Aplikasi Informatika.

Keterlibatan Kominfo cukup vital, mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 (Bab II pasal 6 ayat 1) ditegaskan bahwa perangkat keras yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem elekronik harus terlebih dulu memperoleh sertifikat kelaikan dari Menteri Kominfo.

Selain itu, dalam ayat 2 pasal yang sama ditegaskan pula bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam penggunaan perangkat keras.

Menanggapi serentetan tuntutan itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan terbuka atas input yang diberikan. Meski begitu, mereka tak serta-merta menerimanya, dan janji revisi pun hingga kini masih digantung. Sebab, menurut Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko, kajian ERP sesungguhnya telah dilakukan sejak lama, yakni 2006. (*)

(*)katadata/Foto: ist

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita