Selasa, 26 Oktober 2021

Pernyataan Sikap GNPF MUI

Pernyataan Sikap GNPF MUI

Jakarta, Swamedium.com– Team Advokasi GNPF-MUI menggelar konferensi pers pada Jumat malam yang digawangi oleh Kapitra Ampera.

Banner Iklan Swamedium

Konferensi pers tersebut bertempat di Ar Rahman Qur’anic Learning (AQL) Center , Jalan Tebet Utara I No.40, Jakarta Selatan, Jumat (3/3).

Dalam konferensi pers terdapat pernyataan sikap GNPF-MUI yang di sampaikan oleh Kapitra Ampera. Berikut 4 Poin pernyataan sikap GNPF-MUI :

1.GNPF-MUI berkomitmen serta tetap bersungguh-sungguh mengawal sidang penista agama ahok dan GNPF-MUI tetap pada sikapnya meminta pemerintahan Joko Widodo untuk segera memberhentikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta karena berdasarkan Undang-undang (UUD) No.23 Pasal 83 tahun 2014.

2.Kami meminta kepada majelis hakim agar segera menetapkan membuat surat penetapan untuk melakukan penahanan kepada ahok, sehingga tidak ada prasangka buruk bahwa hukum itu tumpul, dan kami juga meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan sangat bahwa kejadian ini adalah aspek besar bagi masyarakat khususnya kaum muslimin (umat Islam).

3.Kami meminta kepada pemerintah sebelum di lakukan pemberhentian gubernur DKI Jakarta ahok, terlebih dahulu harus di bebas tugaskan karena Ahok merupakan perserta Pilkada DKI Jakarta, agar terhindar dari kepentingan kekuasaan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

4.Bahwa GNPF-MUI siap menjadi Mitra sinergi bagi pemerintah Republik Indonesia, Karena GNPF-MUI mempunyai potensi dapat di jadikan energi serta kekuatan untuk menciptakan rasa keadilan sekaligus persamaan di mata hukum dan kesejahteraan bagi Rakyat Indonesia.

GNPF-MUI tidak mempunyai agenda selain itu, GNPF-MUI bukan gerakan inkonstitusional yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, akan tetapi GNPF-MUI adalah gerakan moral, Gerakan penegakan hukum agar hukum bisa di tegakan di Negara ini terhadap pelaku penista agama manapun.

Dan GNPF-MUI tidak berafiliasi dengan partai politik manapun karena GNPF-MUI merupakan gerakan murni yang bertujuan untuk mengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sikap GNPF-MUI ini telah disampaikan kepada Menkopolhukam Wiranto dan Kepala Kepolisian Indonesia Tito Karnavian, agar tidak salah pengertian maupun salah paham. Bahwa GNPF-MUI adalah gerakan konstitusional yang berdasarkan Undang-undang bukanlah gerakan seporadis, gerakan yang merusak sendi-sendi bangsa.

GNPF-MUI mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, sebab GNPF-MUI menjunjung tinggi toleransi. (JM)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita