Senin, 25 Oktober 2021

Apakah Universitas-Universitas di Inggris Membungkam Kritik terhadap Kolonialis Israel?

Apakah Universitas-Universitas di Inggris Membungkam Kritik terhadap Kolonialis Israel?

Manchester, Swamedium.com — Selain acara-acaranya dibatalkan, aktivis pro Palestina menghadapi berbagai larangan selama Pekan Apartheid Israel.

Banner Iklan Swamedium

Pada sore yang suram, di luar Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Manchester, beberapa aktivis pro bangsa Palestina mengadakan acara pengumpulan tanda tangan untuk mendukung gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (boycott, divestment, and sanctions, BDS).

Huda Ammori dengan penuh semangat membantu para mahasiswa yang mau berpartisipasi dalam aktivitas pro bangsa Palestina. Teman-temannya menempatkan tembok tiruan pembatas Israel setinggi dua meter di belakang mereka.

“Mereka ingin kami pergi pada jam setengah tiga,” ucap Huda kepada Al Jazeera, menjelaskan kesepakatan untuk mengosongkan area sebelum menjadi begitu sibuk.

Huda, gadis berkewarganegaraan Inggris turunan Palestina dan Irak, telah berkorban demi Pekan Apartheid Israel (Israel Apartheid Week, IAW).

Acara tersebut diselenggarakan di universitas-universitas di seluruh dunia untuk menyoroti kezhaliman kolonialis Israel terhadap bangsa Palestina di wilayah Palestina.

Pihak Universitas Manchester mengizinkan acara itu berlangsung, tetapi persetujuan itu pun datang setelah beberapa kali rapat dan saling mengirim surat elektronik (surel) antara birokrat dengan Huda, dan judul surel itu ialah kumpulan aturan yang ketat.

“Pihak universitas memeriksa dengan cermat setiap detail acara … ketentuan-ketentuan yang mereka berikan sungguh keterlaluan,” kata Huda.

“Unit-unit kegiatan mahasiswa yang lainnya tidak menghadapi persoalan yang sama (seperti yang kami alami ini),” ungkapnya.

Menurut pihak universitas, acara itu tidak netral.

Mereka melarang pilihan akademis Huda yang menjadi ketua pelaksana IAW yang mendukung gerakan BDS; menyebut kekhawatiran mereka atas kenetralannya.

Huda menyatakan dirinya menerima ketentuan-ketentuan itu dengan keengganan. Ia bersemangat untuk meyakinkan bahwa acara berlangsung tanpa tersendat.

Ia menyebutkan para aktivis hak-hak bangsa Palestina mengalami berbagai kesulitan setiap menyelenggarakan acara pada beberapa tahun ini. Misalnya, pihak universitas tidak memberikan izin untuk acara pada Februari dan Oktober 2016.

Lauren Banko, Sejarawan Universitas Manchester, akademisi yang membina acara yang mendukung gerakan BDS itu dilarang oleh pejabat universitas.

“Pihak universitas menciptakan preseden yang sangat mengkhawatirkan ketika mendeklarasikan seorang akademisi yang menjadi sejarawan berwawasan Palestina pra-1948 tidak layak membina acara mahasiswa tentang Palestina dan pemukiman Israel,” tutur Lauren.

Lauren sebagai sejarawan spesialis studi Palestina dan kolonialis Israel menyatakan bahwa universitas seharusnya tidak mencampuri segala urusan seperti itu, tidak pula mengatur pandangan para mahasiswa dan akademisinya terhadap kolonialis Israel.

“Ini tentang universitas menjamin keamanan pada acara-acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa, tetapi tidak untuk memulai diskusi apakah sikap politik personal para mahasiswa atau stafnya itu mungkin netral atau mungkin tidak netral,” terangnya.

Respon Universitas
Pihak universitas membantah kesan bahwa mereka sengaja berusaha menyensor para aktivis dan berdalih ada masalah administratif atas gagalnya acara pada Februari dan Oktober 2016.

Seorang juru bicara mengatakan bahwa universitas memerlukan 14 hari untuk menerima diskusi proposal dan tentang acara yang dijadwalkan pada Februari 2016 itu, proposalnya baru diterima sehari sebelum acara tersebut ingin diadakan.

Pihak universitas pun menyampaikan dalam kesepakatan bersama antara Pusat Kegiatan Mahasiswa dan juru kampanye gerakan BDS bahwa keduanya menyepakati acara Februari tertunda karena kesalahan personal dalam prosesnya.

Berkaitan dengan acara pada Oktober 2016, juru bicara itu mengatakan dokumen diserahkan terlambat dan tidak sempat disetujui oleh pihak universitas.

Huda mencurigai penjelasan tersebut dan menyatakan bahwa “itu suatu kebetulan yang aneh, yaitu hanya acara-acara pro bangsa Palestina saja yang mendapat masalah-masalah [administratif] seperti itu.”

Sang juru bicara tidak menyebut alasan Lauren dilarang menjadi pembina acara tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa staf senior itu telah dipilih untuk jabatan yang lain.

Dalam hal para mahasiswa pro bangsa Palestina berhak memprotes Israel tanpa sensor, pihak universitas mengakui bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum memiliki arti yang sangat penting bagi universitas sebagai tempat pendidikan.

Pihak universitas menyatakan, “Acara-acara yang diadakan di kampus ditinjau dengan Kitab Undang-Undang Praktik Kebebasan Berpendapat jika mereka membawakan topik yang berpotensi kontroversial dan jika mereka melibatkan narasumber dari luar.”

Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Manchester–pusat kegiatan mahasiswa terbesar di Inggris dan beroperasi secara independen atau tidak terikat dengan universitas–mengisyaratkan bahwa pihaknya secara resmi menyetujui gerakan BDS pada Desember.

Insiden-Insiden yang Lain
Sebuah investigasi Middle East Eye, organisasi yang berpusat di London, menemukan motif-motif yang sama terdapat di universitas-universitas, seperti pengawasaan ketat terhadap narasumber, ancaman bahwa para aktivis pro bangsa Palestina mungkin melanggar hukum, dan pembatalan acara-acara.

Di Universitas Central Lancashire (Uclan), Kota Preston, pejabatnya membatalkan acara bernarasumber Ben White, aktivis hak-hak bangsa Palestina dan penulis.

Dalam pernyataannya kepada Al Jazeera, Uclan berdalih acara itu batal karena pihak panitia penyelenggara gagal memberikan ulasan yang cukup.

Sementara itu, dalih pihak universitas dalam pernyataan mereka bertentangan dengan pernyataan sebelumnya kepada para aktivis pro kolonialis Israel pada 22 Februari.

“Pernyataan publik [universitas] disampaikan setelah hari itu, secara eksplisit menunjukkan dua alasan acara itu batal: kurangnya ‘keseimbangan’, dan dugaan pelanggaran definisi antisemitisme yang disetujui oleh pemerintah Inggris, sedangkan itu bukanlah sebuah peraturan,” jelas Ben.

Ben mengungkapkan bahwa para mahasiswa yang menjadi panitia penyelenggara acara mendapatkan keterangan pembatalan acara hanya setelah media mulai melaporkan tentang kejadian itu, bukan dari pihak universitas yang menyampaikannya.

“Jika masalah prosedural, mengapa pihak universitas tidak mengikutsertakan para mahasiswa, dan mengapa mereka memberikan alasan yang berbeda pada awalnya?”

“Faktor paling penting tentang ini mungkin adalah upaya-upaya pemerintah Israel dan teman-temannya untuk menyerang dan mengacaukan berkembangnya gerakan solidaritas Palestina,” terang Ben. Menurutnya, pihak di balik batalnya acara itu ialah aktivis pro kolonialis Israel.

Ben menyatakan bahwa segala upaya untuk menekan IAW ialah tanda para aktivis pro kolonialis Israel tidak punya argumen atas perlakuan kejam kolonialis dan zionis Israel terhadap bangsa Palestina dan pemukiman paksa mereka merampas rumah, tanah, wilayah bangsa Palestina. (ais)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita