Kamis, 29 Juli 2021

Penggeledahan Ditjen Bea Cukai untuk Percepat Investigasi Kasus oleh KPK

Penggeledahan Ditjen Bea Cukai untuk Percepat Investigasi Kasus oleh KPK

Patrialis Akbar, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. (foto: ist)

Jakarta, Swamedium.com– Terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan importir, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai.

Banner Iklan Swamedium

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, mengatakan kedatangan tim KPK merupakan bentuk koordinasi antar lembaga pemerintah.

“Ini merupakan kegiatan penyidikan terhadap importir. Pada prinsipnya, Bea Cukai mendukung kegiatan ini dan kita melakukan koordinasi untuk pemenuhan dokumen yang diminta,” kata Heru, dalam jumpa pers menanggapi kedatangan tim KPK ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta, Senin (6/3).

Heru menjelaskan, bahwa kedatangan tim penyidik KPK ke kantor Ditjen bea dan cukai bukan dalam rangka penggeledahan, namun sebagai bentuk koordinasi yang bertujuan untuk mempercepat investigasi melalui pengumpulan data serta informasi terkait proses importasi.

“Jadi tidak ada yang diambil dokumennya, kita kumpul untuk koordinasi. Sekarang ini kita sedang melakukan pengumpulan data di lapangan, yang nanti dibawa ke sini, untuk diserahkan ke KPK. Karena KPK harus ada ‘endorsement’ benar atau tidak. Stempel itu ada yang dipalsukan, nanti dicocokkan dengan dokumen,” kata Heru.

Ia menyebutkan, untuk proses mengumpulan data serta dokumen memakan waktu, sebab data yang di butuhkan KPK itu tersebar di beberapa kantor bea cukai dan ada sembilan importir yang akan di periksa KPK untuk mendapatkan informasi sekaligus data terkait kasus tersebut.

“Kita sekarang bersama-sama mengumpulkan data. Ada sembilan importir. Kita saling support dan mengumpulkan data dan dokumen dari beberapa kantor. Kantor ini (kantor pusat), yang akan jadi tempat pemusatan data,” ujarnya.

Heru menegaskan, pengumpulan data ini merupakan bentuk koordinasi serta dukungan terhadap KPK, agar kasus dugaan korupsi uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ini bisa berjalan cepat.

“Kenapa KPK melakukan koordinasi sangat cepat, karena KPK punya batas waktu terkait penyidikan. Dokumennya juga banyak. Jadi sekarang kita kumpulkan dokumen yang penting. Secepatnya, dan sesegera mungkin,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tersangka hakim MK (PA) dan seorang pengusaha (BH), dengan tuduhan bahwa PA menerima suap senilai 20.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura, atau senilai Rp2,15 miliar. Uang tersebut diduga untuk meloloskan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan MK. Namun saat PA ditangkap tangan oleh KPK, PA tidak sedang menerima sejumlah uang sebagaimana yang disangkakan. (JM/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita