Jumat, 22 Januari 2021

Nama Adik Ipar Jokowi Disebut di Sidang Kasus Suap Ditjen Pajak

Nama Adik Ipar Jokowi Disebut di Sidang Kasus Suap Ditjen Pajak

Foto: Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nonaktif Handang Soekarno Tersangka Kasus Suap Ditjen Pajak (foto; ist)

Jakarta, Swamedium.com– Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pejabat Ditjen Pajak, Senin (6/3), dengan terdakwa Direktur Utama PT. EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Banner Iklan Swamedium

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Kebid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Wahono Saputro.

Jaksa KPK mengonfirmasi bukti berupa percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Wahono dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Dalam percakapan tersebut, keduanya membicarakan masalah pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

Keduanya juga menyebut nama Arif Budi Sulistyo yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo.
Mulanya, Wahono ragu-ragu ketika ditanyakan terkait nama Arif Budi Sulistyo. Setelah beberapa kali ditanya jaksa, akhirnya Wahono mengatakan, Arif Budi adalah adik ipar Presiden Jokowi.

“Itu (Arif) menurut Pak Handang, masih saudaraan sama presiden kita,” kata Wahono di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam percakapan tersebut, Wahono mengatakan kepada Handang bahwa Arif telah bertemu Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, untuk membicarakan persoalan pajak PT. EKP. Wahono juga menyebut Arif adalah teman dekat Haniv.

“Saya beberapa kali bicara sama Haniv. Saya berpendapat Haniv itu sudah lama kenal sama Arif,” ujar Wahono.

Wahono merupakan anak buah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv, yang pada sidang sebelumnya, juga disebut Kepala KPP PMA 6 Jhonny mengintervensi Jhonny untuk membatalkan pencabutan dokumen pengusaha kena pajak (PKP) PT EKP.

Dalam keterangannya minggu lalu, Jhonny menyebut intervensi Haniv dilakukan lewat Wahono.

“Saya anggap Pak Haniv dan Arif sudah saling kenal. Artinya, saya tidak tahu kenyataannya bagaimana, karena saya juga tidak ada di situ (pertemuan Haniv-Arif). Jujur, Pak Haniv tidak pernah menyampaikan apa pun ke saya mengenai PT EKP,” terang Wahono saat disinggung soal pengakuan Jhonny.

Dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohanan atau Rajesh atau Mohan, nama Arif Budi memang tertulis. Rajesh didakwa menyuap Handang dengan uang USD 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar.

Pemberian duit ini merupakan tahap pertama dari komitmen total sebesar Rp 6 miliar. Suap Handang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi oleh PT EKP.

Perkara itu terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN).

KPK terus mendalami peran Arif Budi Sulistyo dalam kasus Handang. Pendalaman juga akan dilakukan terkait indikasi adanya komunikasi yang dilakukan membahas tax amnesty untuk PT EKP.

“Arif Budi Sulistyo dalam rangkaian peristiwa ini diduga mitra bisnis terdakwa, dan diduga mengenal pihak-pihak di Direktorat Jenderal Pajak. Kami akan buktikan nantinya hubungan Arif dengan terdakwa,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (14/2).

Arif diduga kenal dan berhubungan baik dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Dalam persoalan pajak PT EKP, ia juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Setelah pertemuan antara Arif dan Ken, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Enam Johnny Sirait membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP.

Selain itu, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, M Haniv atas nama Dirjen Pajak juga menerbitkan SK pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP. Dengan demikian, tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015 menjadi nihil. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita