Sabtu, 17 April 2021

Tanpa Libatkan Irak, Revisi Aturan Eksekutif AS Tetap Diskriminatif

Tanpa Libatkan Irak, Revisi Aturan Eksekutif AS Tetap Diskriminatif

Unjuk Rasa di Depan Gedung Putih (Jonathan Ernst/Reuters)

Washington, Swamedium.com — Donald Trump telah menandatangani revisi larangan perjalanan bagi warga dari enam negara mayoritas Muslim.

Banner Iklan Swamedium

Apa yang berubah dalam aturan eksekutif tersebut?
Irak tidak termasuk

Pemegang kartu hijau tidak terpengaruh

Aturan tidak langsung berlaku, tetapi pada 16 Maret, warga Suriah tidak dikhususkan dalam larangan pengungsi, jadi seperti warga dari lima negara yang lainnya

Keamanan Tanah Air menyanggupkan tiada dugaan kekisruhan

Pernyataan pemberian prioritas kepada agama-agama minoritas dihapuskan

Aturan eksekutif baru yang terbit pada Senin (6/3) itu merupakan batasan tinggal di AS selama 90 hari bagi warga Suriah, Libya, Sudan, Somalia, Yaman, dan Iran.

Bagi yang mempunyai visa yang sudah ada sebelumnya, akan diizinkan memasuki AS menurut aturan baru, yang akan diberlakukan mulai 16 Maret 2017.

Para pemegang kartu hijau–sebagai warga negara AS yang tetap–tidak akan terpengaruh oleh aturan itu.

Reporter Al Jazeera, Alan Fisher melaporkan, “[Pemerintah AS] telah berusaha untuk menggunakan aturan eksekutif sebelumnya, yang lebih ketat, dan yang paling penting itu membuatnya “antipeluru” dalam pengadilan.”

Pada reaksi awal, kelompok-kelompok hak asasi mengkritisi aturan yang baru. Organisasi the American Civil Liberties Union (ACLU) mengecam larangan yang baru itu sebagai versi dekadensi yang juga memberikan cela yang fatal.

ACLU menyatakan, “Satu-satunya cara untuk memperbaiki larangan bagi Muslim ialah tidak memiliki larangan Muslim. Sebaliknya, presiden Trump melakukan diskriminasi agama kembali, dan ia dapat mengira kutukan lanjutan, baik dari pengadilan maupun masyarakat luas.”

Tidak seperti larangan sebelumnya, aturan yang baru tidak memasukkan Irak dalam daftar negara sasaran. Hal itu disebabkan oleh tekanan dari Pentagon dan Kemenlu AS yang mendesak Gedung Putih mempertimbangkan kembali peran penting Irak dalam upaya AS memerangi ISIS.

Versi yang baru pun menghapus pernyataan tentang pemberian prioritas bagi agama-agama minoritas.

Para kritikus mengecam Pemerintah menambahkan pernyataan itu untuk membantu orang kristen memasuki AS dan mengecualikan Muslim.

Baca juga: Trump Larang Muslim Indikasikan Diskriminatif

Pesan Positif untuk Irak
Pemerintah Irak mengungkapkan bahwa revisi aturan mengirimkan sebuah pesan positif tentang masa depan hubungan bilateral kedua negara dalam memerangi ISIS.

Saad al-Hadithi, juru bicara Pemerintah, mengatakan, keputusan merevisi larangan menunjukkan adanya sebuah “persekutuan yang sesungguhnya” antara Washington dan Baghdad.

Rex Tillerson, sekretaris negara AS, mengatakan bahwa pembaruan larangan ialah “sebuah langkah penting untuk memperkuat keamanan nasional kami.”

“Dengan aturan ini, presiden Trump menggunakan kekuasaannya yang sah untuk menjaga keamanan warga kami,” lanjutnya.

Jaksa Agung Jeff Sessions menyebut aturan “bertanggung jawab memberikan jeda yang dibutuhkan, sehingga kami dapat mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana kami mengamati dengan cermat orang-orang yang datang ke sini dari negara-negara yang terkait ini.”

Ia menambahkan, “Tiga dari negara-negara ini merupakan negara pendukung terorisme.” Jeff menyinggung Suriah, Sudan, dan Iran, sedangkan tiga yang lainnya (Libya, Somalia, dan Yaman) ia sebut sebagai “surga yang aman” bagi para pejuang.

Aturan yang sebelumnya ditandatangani pada 27 Januari. Ia telah menyebabkan kekacauan di bandara serta protes dan kutukan dari dunia internasional.

Aturan itu membuahkan lebih dari dua puluh kasus hukum dalam pengadilan AS. Lalu, pengadilan pun melarangnya.

Banyak orang mengatakan, aturan itu memenuhi janji kampanye Trump yang ingin melarang Muslim memasuki AS.

Baca juga: Dukung Muslim atas Diskriminasi Rezim Trump, Warga AS Memadati Times Square

Tindakan Inkonstitusional
Senator Republik, Ted Cruz, memuji aturan yang baru. Ia menggambarkannya sebagai sebuah “langkah bertanggung jawab dalam mencegah teroris menyusup ke program-program pengungsi kami.”

Peter Roff dari Frontiers for Freedom, seorang penasihat sayap kanan, mengatakan kepada Al Jazeera, “Muslim tidak dicegah ke Amerika.”

“Sebaliknya, Muslim disambut di Amerika, tetapi kami hanya mencoba untuk mencegah teroris masuk, yang mungkin menyusup ke negeri kami sebagai pengungsi.”

“ISIS dan al-Qaeda membunuh lebih banyak Muslim daripada kristen dan yahudi,” tutupnya.

Chuck Schumer, ketua fraksi Demokrat di Senat, berharap revisi aturan menghadapi penolakan yang sama kerasnya seperti versi aslinya.

“Meskipun pemerintah mengubahnya, aturan eksekutif yang berbahaya ini membuat kami tidak aman, tidak lagi, ini kehinaan, dan bukan keamerikaan. Ia harus dibatalkan,” tegasnya.

Tom Perez, ketua komite nasional demokrat, menyatakan, “Saya telah melihat secara langsung perbedaan yang dapat kita buat ketika kita menolak atau menerima langkah-langkah kebencian, amoral, dan inkonstitusional pemerintah Trump.”

Senator Demokrat, Dianne Feinstein, berkata larangan itu “tidak memperkuat keamanan nasional kami.”

“Mewarnai lebih dari 150 juta orang dengan kuas besar yang sama bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan tidak akan membuat kami lebih aman,” ungkapnya. (ais)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita