Jumat, 02 Oktober 2020

DPR Revisi UU KPK, Apakah Terkait Dengan Kasus e-KTP?

DPR Revisi UU KPK, Apakah Terkait Dengan Kasus e-KTP?

Foto: ilustrasi kondisi KPK (beritagar)

Jakarta, Swamedium.com– Kini DPR tengah melakukan sosialisasi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut kabar yang berkembang langkah yang dilakukan DPR tersebut diduga ada hubungannya terhadap kasus proyek pengadaan e-KTP yang diduga melibatkan para anggota dewan.

Selaku Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mematahkan anggapan tersebut, menurutnya pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah dilakukan sejak setahun yang lalu.

“Nggak ada hubungannya revisi UU KPK dengan pengungkapan kasus e-KTP,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (8/3).

Ia mengungkapkan, bahwa revisi Undang-Undang itu secara lisan pemerintah dan KPK sudah menyetujui, akan tetapi adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, revisi undang-undang tersebut batal untuk masuk tahap berikutnya.

“Presiden ketika itu menyampaikan perlu adanya sosialsiasi dari revisi ini. Karena revisi ini terkait dengan beberapa hal yang memang perlu ada penyempurnaan ketika itu. Yaitu soal masalah adanya dewan pengawas, penyidik, penyadapan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, Pimpinan DPR kemudian menugaskan Badan Keahlian DPR RI (BKD) untuk melakukan sosialisasi. Dan Sosialisasi dilakukan di berbagai kalangan masyarakat termasuk ke kampus-kampus, agar undang-undang yang di revisi nanti mendapatkan masukan dan saran.

“Ya. Karena memang pada waktu rapat konsultasi dengan Presiden, saya lupa pertengahan tahun lalu, itu presiden sendiri menyatakan perlu adanya sosialsasi untuk RUU KPK,” pungkasnya. (JM)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.