Selasa, 29 September 2020

Jaksa KPK: Gamawan Fauzi Mengubah Skema Anggaran Proyek Pengadaan e-KTP

Jaksa KPK: Gamawan Fauzi Mengubah Skema Anggaran Proyek Pengadaan e-KTP

Foto: Gamawan Fauzi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com– Menurut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya proyek pemutakhiran nomor induk penduduk dibiayai dengan menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) diubah menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.

“Hal itu berdasarkan surat Gamawan pada November 2009 ke Menteri Keuangan dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No. 471.13/4210.A/SJ perihal usulan pembiayaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional,” ujar Jaksa KPK Irene Putri.

Hal tersebut disebutkan Jaksa Irene saat membacakan dakwaan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (9/3).

Akibat permintaan Gamawan tersebut Ketua Komisi II DPR RI, Burhanudin Napitupulu meminta adanya fee agar usulan itu mulus. Permintaan itu terjadi bersamaan dengan rapat dengar pendapat Kemendagri dengan Komisi II DPR.

Jaksa Irene menambahkan, awalnya pihak Kemendagri yang diwakili Dirjen Dukcapil Irman tidak bersepakat. Namun, melakukan pertemuan kembali seminggu kemudian di ruangan kerja Burhanudin.

“Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa guna mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR RI, akan diberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan di Kementerian Dalam Negeri yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong,” jelas Jaksa Irene.

Ia juga menjelaskan, Burhanudin menyebutkan pilihan agar Andi yang menjadi penggarap proyek tersebut sudah disetujui oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri saat itu, Diah Anggraini.

“Karena Andi adalah pengusaha yang komit dengan janjinya,” tutur Jaksa Irene.

Setelah beberapa hari kemudian, baik Irman dan Sugiharto melakukan pertemuan dengan Andi di ruang kerja Irman di Kemendagri.

“Andi pun bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI dan Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri guna memperlancar pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik),” ungkap Jaksa Irene.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.