Minggu, 07 Juni 2020

Kasus e-KTP, Jangan Sampai Ada Upaya Pelemahan terhadap KPK

Kasus e-KTP, Jangan Sampai Ada Upaya Pelemahan terhadap KPK

Jakarta, Swamedium.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tidak ada upaya untuk melemahkan KPK dalam membongkar tuntas kasus proyek pengadaan e-KTP atau KTP elektronik.

Nama-nama besar digembar-gemborkan terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami berharap kewenangan KPK jangan diganggu lagi oleh sejumlah pihak, apalagi terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Ini bukan pertama kali berbagai pihak ingin bergerak. Kalau kita baca rumusannya itu sebagian besar melemahkan KPK,” ujar jubir KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Yang dimaksud pelemahan menurut Febri ialah persoalan penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus mempunyai bukti awal yang cukup.

“Sementara di Undang-Undang saat ini, KPK menetapkan tersangka atau melakukan penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, sama saja ke depan kalau penyadapan diatur seperti itu, tidak akan ada lagi operasi tangkap tangan. Apakah itu yang diinginkan oleh sejumlah pihak?” tegasnya.

Febri meyakini bahwa KPK merasa cukup dengan Undang-Undang yang ada saat ini. Ia berharap apa yang dilakukan oleh KPK dalam mengusut tuntas kasus perkara korupsi dan kasus-kasus yang lainnya, termasuk perkara kasus KTP elektronik ini, tidak diganggu dengan segala macam upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK.

Sebelumnya, dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan paket KTP elektronik tahun anggaran 2011–2012 akan mengungkap peran nama-nama besar. Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan hal itu di kantor staf Presiden (KSP) di Jakarta, Jumat (3/3). (JM)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.