Jumat, 22 Oktober 2021

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Laporkan Maladministrasi Proyek Reklamasi ke Ombudsman

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Laporkan Maladministrasi Proyek Reklamasi ke Ombudsman

Jakarta, Swamedium.com– Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang menaruh peduli kepada nasib Teluk Jakarta melaporkan terjadinya dugaan Maladministrasi pada Proyek Reklamasi Teluk Jakarta kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Banner Iklan Swamedium

Sejak dikeluarkan kebijakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta melalui Keppres No. 52 Tahun 1995, proyek ini terus menimbulkan masalah.

Hal tersebut disampaikan Marthin Hadiwinata, wakil dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta saat menyampaikan pengaduan terjadinya maladministrasi proyek reklamasi kepada Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (9/3).

“Pada tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan surat ketidaklayakan lingkungan hidup yang menyatakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta tidak dapat dilanjutkan karena tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” ujar Marthin.

“Walaupun pada akhirnya SK tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi karena dianggap tidak sah secara prosedural,” tambahnya.

Marthin yang juga sebagai Wakil Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkapkan, tanpa diketahui kapan, izin prinsip pelaksanaan reklamasi terbit kembali.

“Izin prinsip reklamasi untuk Pulau A, B, C, dan D terbit sebelum tahun 2014. Pada akhir 2014, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G diterbitkan lalu diikuti penerbitan izin Pulau F, I, dan K pada tahun 2015,” ungkap Marthin.

Dalam hal ini, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menemukan tindakan-tindakan maladministrasi pada penerbitan izin tersebut.

“Koalisi menemukan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa karena tindakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pada hari ini kami, koalisi menyerahkan temuan ini ke Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan Publik Ombudsman RI Dominikus Dali Nado mengatakan, laporan ini terkait masalah pelayanan publik namun belum bisa disimpulkan permasalahan yang terjadi.

“Secara umum ini memang terkait soal masalah pelayanan publik bagi warga DKI Jakarta, namun belum bisa disimpulkan apa-apa, terlebih kaitannya dengan reklamasi. Namun tidak bisa dipungkiri ada dampak atas permasalahan yang ada,” ujarnya.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Mereka antara lain adalah: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Koalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan (KIARA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Solidaritas Perempuan. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita