Wednesday, 24 April 2019

Permasalahan Transportasi Publik Yang Harus Diatasi Gubernur DKI Yang Baru

Permasalahan Transportasi Publik Yang Harus Diatasi Gubernur DKI Yang Baru

Foto: Kondisi lalu lintas dan transportasi publik di Jatinegara, Jakarta Timur (ist)

Jakarta, Swamedium.com– Setidaknya ada 6 permasalahan utama yang menyebabkan kondisi transportasi publik di Jakarta belum mampu menjadi pemicu masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk beralih moda transportasi dari penggunaan kendaraan pribadi kepada penggunaan angkutan umum.

6 permasalahan utama tersebut adalah, Pertama, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program transportasi. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Forum Lalu Lintas yang ada unsur masyarakat di dalamnya, tidak efektif. Masyarakat bahkan jarang mengetahui keberadaan lembaga tersebut.

Kedua, Masterplan transportasi Jakarta tidak pernah diperbaharui, seharusnya dievaluasi setiap 5 tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dokumen terakhir yang ada adalah Pola Transportasi Makro (PTM) 2007. Bahkan Perda Transportasi Nomor 5 tahu 2014 yang ditandatangani Gubernur Joko Widodo memerintahkan Gubernur DKI Jakarta berikutnya untuk membuat Perda Rencana Induk Transportasi selambat-lambatnya tahun 2016.

Masalah selanjutnya, adalah rencana pembangunan Koridor bus TransJakarta dari rencana 15 koridor hingga kini belum terealisasi semuanya. Berdasarkan data yang ada, saat Sutiyoso menjadi gubernur DKI sudah dibangun koridor 1 sampai 10, kemudian Fauzi Bowo membangun koridor 11, lalu Jokowi membangun koridor 12, dan gubernur DKI saat ini Basuki Tjahaja Purnama sedang dibangun koridor 13 dan belum selesai. Masih tersisa dua koridor lagi yang harus dibangun.

Berikutnya, pengadaan bus-bus hanya fokus pada bus besar dengan dana triliunan rupiah. Sedangkan peremajaan bus sedang seperti metromini sangat lambat. Bahkan angkutan perkotaan akan dihapuskan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Sedangkan Light Rail Transit (LRT) yang sedang gencar dibangun adalah milik Pemerintah Pusat dengan panjang 83,6 km. Sedangkan LRT milik Pemprov DKI Jakarta dengan rute Kelapa Gading-Velodrome, Rawamangun hanya 6 km dan ini pun baru dimulai pembangunannya.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)