Rabu, 30 September 2020

Yusril: KPK Harus Menyidik Parpol Yang Diduga Terima Suap e-KTP Agar MK Dapat Membubarkannya

Yusril: KPK Harus Menyidik Parpol Yang Diduga Terima Suap e-KTP Agar MK Dapat Membubarkannya

Foto: Yusril: Hanya Pemerintah yang mempunyai legal standing untuk meminta MK membubarkan parpol jika terbukti melakukan kejahatan korupsi. Apakah Joko Widodo mau membubarkan partainya sendiri? (ist)

Hong Kong, Swamedium.com– Dakwaan tindak pidana korupsi e-KTP yang kini mulai disidangkan, diduga bukan hanya melibatkan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan politisi terkemuka dari berbagai partai politik (parpol)

Kasus ini mengundang perhatian beberapa pakar hukum termasuk pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam rilisnya, Yusril mengkritisi peran parpol dalam pusaran korupsi e-KTP ini.

“Terdakwa Irman sudah menyebutkan beberapa partai politik terlibat, termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-KTP yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 trilyun dari nilai proyek sebesar 5,9 trilyun,” ujar Yusril.

Ia mengatakan, nilai suap yang sangat besar sungguh memalukan bangsa Indonesia. KPK harus mampu menanganinya sampai tuntas.

“Besarnya nilai uang yang digunakan untuk menyuap, menunjukkan kasus ini merupakan kasus besar yang mempermalukan bangsa dan negara dan karenanya kasus ini harus diungkapkan sampai tuntas,” tegas Yusril.

Yusril meyakini, KPK tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada Irman dan Sugiharto dan juga sejumlah politisi, tetapi juga wajib menyidik keterlibatan parpol dalam perkara tindak pidana korupsi ini. Karena parpol adalah instrumen politik yang memiliki peranan penting dalam sistem politi dan demokrasi di Indonesia

“Parpol adalah instrumen politik sangat penting dalam sistem politik dan demokrasi kita di bawah UUD 45. Tanpa parpol, takkan ada pemilu legislatif dan pilkada. Bahkan tanpa parpol, mustahil akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden, karena hanya parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” jelasnya.

“Karena parpol merupakan instrumen politik yang sangat penting di negara ini, maka adanya parpol yang bersih, berwibawa dan bebas KKN seperti yg digagas di awal reformasi adalah suatu keniscayaan. Tanpa itu, negara ini akan tenggelam dalam kesuraman. Ekonomi akan runtuh, demokrasi akan terkubur dan integrasi bangsa akan menjadi pertaruhan,” lanjut Yusril.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.