Kamis, 24 September 2020

Normalisasi versus Konservasi

Normalisasi versus Konservasi

Jakarta, Swamedium.com — Secara bahasa, normalisasi merupakan tindakan menjadikan normal (biasa) kembali; tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang biasa atau yang normal (KBBI V). Sudahkah sungai-sungai di Ibu Kota Indonesia normal kembali setelah program (baca: ‘proyek’) normalisasi Pemprov. DKI Jakarta? Sementara itu, apakah yang dimaksud dengan konservasi?

Ir. Fatchy Muhammad, seorang hidrogeolog, menjadi narasumber dalam acara bertajuk “Sungai yang Normal” di Jaya Suprana Institute, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (10/3) malam. Insinyur yang juga berasal dari Masyarakat Air Indonesia itu menyampaikan materi, “Genealogi Sungai-Sungai dan Krisis Tata Air Jakarta”.

Fatchy menjelaskan bahwa banjir Ibu Kota sudah terjadi sejak zaman kolonialis Hindia Belanda (masa VOC), yakni sewaktu gubernur jenderal Batavia Jan Pieterszoon Coen berkuasa (1619–1623 dan 1627–1629) pada 1621. Ia menyampaikan 3 contoh banjir dalam dua dekade terakhir, yaitu banjir lokal (curah hujan 550 mm/5 hari) dan kiriman (dari hulu) 2002, banjir lokal (500 mm/5 hari) 2007, serta banjir kiriman 2013–pemerintahan presiden SBY dan gubernur Joko Widodo–yang menyebabkan istana negara “tenggelam” dan tanggul kanal banjir barat (KBB) jebol. Kemudian yang paling terakhir, banjir Jakarta terjadi pada 16 Februari dan 21 Februari 2017.

“Bisa/enggak, Jakarta itu tidak banjir? Menurut hemat saya, bisa!” tegasnya.

“Normalisasi” sungai yang dilakukan oleh Pemprov. DKI sejauh ini tepat gunakah? Pada musim hujan, seperti banjir 2002 dan 2007, air langsung terbuang begitu saja ke laut. Sedangkan pada musim kemarau, tiada cadangan air tanah.

Pada zaman Pajajaran Prabu Siliwangi (1482–1521), air yang meresap berjumlah 73–97%, jadi yang terbuang 27 atau 3% saja. Lalu, ada perubahan pada zaman kolonialis Hindia Belanda. Seorang insinyur yang dikenal karena gagasannya tentang KBB, Hendrik van Breen, bertanggung jawab pula dalam perubahan kawasan Puncak menjadi perkebunan teh. Hingga perubahan drastis sejak era pemerintahan Republik Indonesia mulai eksis (setelah 1945), hanya 3–27% saja air meresap dan 97 atau 73% terbuang sia-sia. Berbanding terbalik dengan keadaan biasanya atau normal yang terdahulu.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.