Sabtu, 04 Desember 2021

Pakar Pastikan Program DP 0 Rupiah Bakal Terwujud

Pakar Pastikan Program DP 0 Rupiah Bakal Terwujud

Jakarta, Swamedium.com -Program DP 0 Rupiah atau tanpa uang muka untuk memiliki rumah di Jakarta yang digagas oleh Paslon 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang fenomenal. Banyak yang pesimistis program itu dapat dilakukan. namun sejumlah pakar justru meyakini bahwa program itu dapat dijalankan tanpa melanggar aturan.

Banner Iklan Swamedium

Anggota Tim Dewan Pakar Anies-Sandi, Adhamasakhi Pangeran mengungkapkan, saat ini di DKI jakarta kekurangan hunian yang cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 302.000 hunian yang masih dibutuhkan bagi warga Jakarta. Namun dari semua warga Jakarta hanya ada 51 % yang memiliki rumah. “Sementara itu, 41% warga miskin, tidak memiliki rumah sama sekali,” ujarnya saat mengawali diskusi bertajuk DP Nol Rupiah, Mungkin Gak Sih? di Posko B3RSATU, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta di akhir pekan.

Adham menambahkan, akibat pasar hunian yang tidak terjangkau, masyarakyat menengah ke bawah, terpaksa harus mencari tempat tinggal di kawasan satelit atau pinggiran kota jakarta. Hal itu sangat merugikan. Sebab biayanya justru meningkat, seperti biaya untuk transportasi, keluhan macet, dan lainnya. “Salah satu penyebab nya adalah DP yang terlalu mahal” terangnya dalam rilis yang diterima Swamedium.com.

Untuk menyiasati itu, maka diperlukan DP yang sangat ringan bahkan nol rupiah. Namun saat ini program Itu dipertanyakan kemungkinnan bisa merealisasikannya. Padahal hal itu sangat mungkin. Ilham M. Wijaya selaku pengamat perumahan dan pemukiman yakin kalau program DP Nol itu bisa dilakukan. Bahkan menurut nya, DP nol itu justru bukan hal baru. Di tingkat pengembang, sudah banyak yang melakukan. “prinsipnya sama, DP Nol untuk rumah,” ucap Ilham.

Bank, lanjut Ilham, memang tidak bisa memperbolehkan DP Nol karena mengacu pada peraturan BI (Bank Indonesia) mengenai ketentuan loan to value (LTV) DP 30% untuk pembelian rumah. Namun, apabila Pemerintah yang menjalankan program itu sebagai pihak pelaksana, justru sangat bisa dilakukan. Sistem nya adalah, ada tabungan atau perilaku menabung konsisten yang dijadikan prasyarat kelayakan menerima fasilitas kredit.

“Nah Gubernur bisa mengusulkan itu. Karena kemenpera juga memiliki skema pembiayaan berbasis tabungan atau BP2BT. Yang menggerakan warga nya,” tambah Ilham.

Senada dengan Ilham. Ketua Masyarakyat Konstitusi Indonesia M. Joni menilai bahwa program DP Nol tidak melanggar aturan. Justru legal formal nya sangat kuat. Program itu, lanjut nya, relevan dengan mengacu kepada uu no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman pasal 54 ayat 1,2 dan 3. serta PP no 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pasal 37 ayat 1,2 dan 3. Bahkan program ini sangat Pro terhadap low income group atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.

Apalagi perumahan untuk rakyat atau social housing adalah hak dasar manusia. Bahkan ia termasuk Dalam hak asasi manusia. Menurutnya, program DP 0 itu juga termasuk 5 KDHB (Komponen Dasar Hak Bermukim)  yakni tata ruang, penyediaan tanah, infrastruktur dasar, pembiayaan,dan bangunan rumah itu sendiri. “juga sangat mungkin mengatasi 3 masalah perumahan dan permukiman : backlog, kawasan kumuh, rumah tidak layak huni(RTLH)” ucapnya.

Sedangkan Alwi Baghir Mulachela selaku pelaku bisnis real estat menilai DP Nol justru menguntungkan bagi pengembang. Sebab program ini memberikan insentif pada pengembang properti untuk melirik pasar menengah ke bawah. Skemanya, bentuk kerjasama dengan swasta bisa dijamin akan dibeli oleh pemprov dan dibangun oleh pengembang. Kemudian, pemprov akan menjual ke masyarakat tanpa DP dan tanpa bunga.

“DP NOL sangat bisa dilakukan selama Pemerintah mau melakukan dan mau menyediakan rumah untuk rakyat nya. Jangan berpikir peran pemprov sebagai pengembang, “ucapnya.(jok)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita