Jumat, 03 Desember 2021

Polemik Transportasi Online, Ketidakmampuan Dibungkus Kekuasaan

Polemik Transportasi Online, Ketidakmampuan Dibungkus Kekuasaan

Oleh Rio Octaviano*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com– Semua kita pasti setuju, bila hukum di negara ini wajib dipatuhi. Seluruh warga bangsa Indonesia sangat berharap atas keteraturan yang seimbang untuk menjalankan roda kerakyatan.

Polemik akhir-akhir ini cukup menggelitik, yaitu antara angkutan konvensional dengan angkutan online.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa amanat UU kepada pemerintah dalam menyelenggarakan transportasi publik yang aman, nyaman nyata-nyata belum memenuhi harapan.

Tidak perlu profesor atau pakar dalam penilaiannya, cukup lihat fakta kendaraan pribadi yang terus bertambah, masyarakat pengguna kendaraan pribadi masih bertahan berkendara dengan kendaraan pribadi di tengah kemacetan parah dibandingkan beralih moda kepada transportasi publik.

Tapi, rupanya polemik ini sudah menyentuh para petinggi-petinggi negeri dan kaum konglomerat, polemikpun bergulir bak bola salju, tanpa mengerti siapa yang memulai.

Sebagai warga negara yang baik, maka kita harus mengembalikan permasalahan ini ke peraturan yang berlaku, yaitu induk dari aturan berlalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pertama, dalam UU No. 22/2009 dalam hal Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum, di Pasal 138
disebutkan pada ayat 1, “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.”

Lalu ditegaskan pada ayat ke-2, yang mengatakan “Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Tidak sampai disitu, pada Pasal 139 mengatakan hal yang serupa, yang intinya mengedepankan kewajiban Pemerintah untuk menyediakan transportasi publik.

Namun, dengan fakta saat ini, apa yang harus kita sikapi, satu hal yang pasti, ditengah kegagalan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya, masyarakatpun menjadi wajib bertahan hidup di tengah kesemerawutan transportasi.

Akhirnya, beberapa transportasi publik alternatif pun bermunculan, salah satunya transportasi dengan menggunakan roda dua.

Kalau kita kembali kepada UU No. 22/2009, disebutkan bahwa sepeda motor bukan sebagai kendaraan umum, ini seperti yang dilansir oleh detik.com ketika mewawancarai Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada 20 Desember 2015, dengan mengacu kepada Pasal 47, yang mengatakan bahwa sepeda motor bukan termasuk kategori kendaraan bermotor umum.

Dimana, transportasi publik dengan menggunakan sepeda motor ini yang jauh lebih dulu hadir di tengah masyarakat, dan menjadi alternatif dalam menyikapi kemacetan.

Namun, akhir-akhir ini, muncul permasalahan berskala nasional, mengenai penolakan taksi online. Bahkan, instansi negara sampai kepada aparat negara pun ikut reaktif terhadap hal ini.

Terakhir, kabar yang menyeruak ke permukaan adalah, bahwa taksi online lebih dulu dilarang beroperasi, dengan sangkutan masalah perizinan yang belum dikantongi oleh para pengemudi taksi online.

Menurut Kabid Angkutan dan Terminal Dishub Kota Bandung, Yosep Heryansyah seperti yang dikutip oleh Liputan6.com bahwa taksi online tidak boleh lagi beroperasi, dan kegiatan ini didukung oleh Polda Jawa Barat.

Kebijakan tebang pilih ini yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan, apakah pemberlakuan peraturan dilakukan secara terpisah setiap daerah? Karena sampai saat ini belum ada pelarangan taksi online di provinsi lain, sehingga opini bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terpusat terhadap masalah yang dihadapi secara nasional ini, mengingat sangkutan aturan adalah aturan yang berlaku secara nasional.

Mau sampai kapan kita menjadi bangsa yang tidak mengindahkan amanat yang dibuat sendiri?

*Penulis adalah pegiat keselamatan lalu lintas dan pemerhati transportasi publik, Badan Kehormatan Road Safety Association-Indonesia

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita