Rabu, 03 Juni 2020

BPLS Dibubarkan Jokowi, DPRD Jatim Sebut Terkesan Tergesa-Gesa

BPLS Dibubarkan Jokowi, DPRD Jatim Sebut Terkesan Tergesa-Gesa

Foto: Kondisi terkini luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah dibubarkan Presiden Jokowi. (ist)

Sidoarjo, Swamedium.com — DPRD Jatim menilai pembubaran BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) oleh Presiden RI Jokowi terkesan tergesa-gesa. Alasannya, pemerintah tak memikirkan proses transisi peralihan dari BPLS ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN, Zainul Lutfi mengatakan yang harus dipikirkan saat ini soal mitigasi bencana pasca BPLS diserahkan kepada Kementerian PUPR.

”Sampai saat ini proses ganti rugi belum jelas sehingga siapa nanti yang bertanggungjawab untuk itu, terutama perusahaan. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” ungkap pria yang juga mantan Ketua Pansus Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo saat ditemui di kantornya, Selasa (14/3).

Zainul mengatakan pada prinsipnya pihaknya mendukung upaya pembubaran tersebut, namun harus dipikirkan saat proses transisi tersebut.

”Dalam Peraturan Presiden (Perpres) disebutkan kalau masa transisinya satu tahun. Jadi yang harus dipikirkan bagaimana dan langkah apa yang diambil dalam penanganan lumpur Sidoarjo selama satu tahun,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Presiden Ri Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 21 tahun 2017 tentang pembubaran BPLS. Perpres tersebut sudah ditandatangani pada 2 Maret lalu. Tugas BPLS sendiri pasca dibubarkan akan diambil alih oleh Kementerian PUPR untuk menangani masalah sosial dan infrastruktur terdampak semburan lumpur Sidoarjo.

Nantinya, di Kementerian PUPR, sebagai pengganti BPLS akan dibentuk unit struktural yang dinamai Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang berkantor di BPLS. (Ari)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.