Jumat, 22 Januari 2021

Laporan PBB: Kolonialis Israel Mendirikan Rezim Apartheid

Laporan PBB: Kolonialis Israel Mendirikan Rezim Apartheid

Beirut, Swamedium.com — Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kolonialis Israel mendirikan “sebuah rezim apartheid yang menindas dan mendominasi bangsa Palestina secara keseluruhan”.

Banner Iklan Swamedium

Apartheid merupakan sistem institusional pemisahan rasial dan diskriminasi di Afrika Selatan pada 1948–1991.

Laporan “Praktik-Praktik Israel terhadap Bangsa Palestina dan Soal Apartheid” Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) PBB terbit di Beirut, Libanon.

Ditulis oleh dua orang kritikus praktik kolonialis Israel: Virginia Tilley, seorang profesor ilmu politik Universitas Southern Illinois, dan Richard Falk, seorang mantan pelapor spesial PBB atas hak-hak asasi manusia di wilayah bangsa Palestina serta profesor emeritus hukum internasional Universitas Princeton.

Laporan itu merupakan “analisis mendetail atas seluruh legislasi, kebijakan, dan praktik Israel” yang menyoroti bagaimana kolonialis itu “menjalankan sebuah rezim apartheid”, bahkan termasuk juga “teknik demografi”.

John Reynolds, seorang dosen hukum di Universitas Maynooth, Irlandia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa laporan itu “memutuskan sebab baru dalam konteks analisis PBB terhadap situasi di Palestina”.

Laporan itu menggambarkan warga Palestina mengalami penindasan hanya karena tidak menjadi yahudi.

Mengungkapkan pengalaman bangsa Palestina di Yerusalem Timur, seperti “diskriminasi dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan hak guna bangunan” serta “pengusiran dan penghancuran rumah”.

Bangsa Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gazza dikendalikan oleh “hukum militer”, sedangkan pemukim yahudi “diatur oleh hukum sipil Israel” menurut laporan itu.

Para pengungsi dan eksil Palestina “dilarang kembali ke rumah mereka di Israel dan Palestina” karena kolonialis itu “mengatur ‘peringatan demografi’ dan kembalinya mereka (bangsa Palestina) akan mengubah karakter demografi Israel”.

Pemerintah kolonialis Israel tidak merespon permintaan Al Jazeera untuk mengomentari laporan tersebut.

Laporan itu mendesak pemerintah berbagai negara untuk “mendukung aktivitas boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) serta respon positif untuk menyerukan inisiasinya”.

PBB dan negara-negara anggotanya seharusnya “menghidupkan kembali Komite Khusus untuk Apartheid, dan United Nations Centre Against Apartheid (1976–1991)” yang akan “melaporkan secara otoritatif seluruh praktik dan kebijakan Israel yang berkaitan dengan kejahatan apartheid”.

Laporan pun menyarankan sebuah opini advisori yang diperlukan oleh Mahkamah Internasional atas “apakah maksud Israel untuk tetap mengendalikan bangsa Palestina sama dengan kejahatan apartheid”.

“Bagi bangsa Palestina dan para pendukungnya, laporan itu akan membantu dalam menyediakan dasar yang kuat untuk usaha mereka,” ujar Nadia Hijab, direktur eksekutif al-Shabaka (jaringan kebijakan bangsa Palestina) kepada Al Jazeera.

Mengungkapkan reputasi dan kredibilitas kedua penulisnya, Nadia menggambarkan laporan tersebut sebagai “sebuah dokumen yang jelas dan ringkas” yang rekomendasinya “tepat pada waktunya dan sangat diperlukan”. (ais)

Sumber: Al Jazeera

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita