Minggu, 31 Mei 2020

PM Inggris Nyatakan Bagaimana Seharusnya Pemerintah Menyikapi Aturan Jilbab

PM Inggris Nyatakan Bagaimana Seharusnya Pemerintah Menyikapi Aturan Jilbab

Ilustrasi jilbab (artofintegration)

London, Swamedium.com — Pemerintah Inggris tidak berhak mengatur apa yang perempuan kenakan, ujar Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May, Rabu (15/3).

Sebelumnya, pengadilan tinggi Uni Eropa (UE) mengatur perusahaan-perusahaan dapat melarang karyawati muslimahnya mengenakan jilbab pada kondisi-kondisi tertentu.

Inggris yang sudah keluar dari UE, dikenal sebagai “Brexit” (British exit), memiliki aturan sendiri melalui PM-nya.

Putusan hakim pengadilan pada Selasa (14/3) tentang aturan jilbab dan simbol-simbol agama yang tampak lainnya mendapatkan banyak keluhan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) dan para pemimpin agama.

Saat ditanya tentang aturan tersebut, Theresa menyatakan kepada parlemen, “Kita memiliki … sebuah tradisi yang kuat di negeri ini tentang kebebasan berekspresi, dan menjadi hak semua wanita untuk memilih bagaimana mereka berpakaian dan kita tidak bermaksud untuk membuat undang-undang atas hal tersebut.”

Theresa menyatakan, “Ada waktunya ketika penutup kepala diminta untuk dilepaskan, seperti di pos keamanan perbatasan atau mungkin di pengadilan; dan institusi-institusi individual dapat membuat aturan sendiri, tetapi tidak bagi Pemerintah, tidak perlu mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dikenakan oleh wanita.” (ais)

Sumber: Reuters

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.