Jumat, 29 Mei 2020

Reaktif di Atas Riak Alternatif

Reaktif di Atas Riak Alternatif

Foto: ilustrasi

Oleh Rio Octaviano*

Jakarta, Swamedium.com — Polemik taksi online terus bergulir, dan sekali lagi, sebagai warga negara Indonesia, wajib hukumnya mematuhi aturan yang berlaku.

Namun, kali ini pandangan atas, pemberlakuan hukum juga harus memenuhi azaz kemanusiaan tampaknya layak disandingkan.

Pernah terpikir atas kesulitan masyarakat terhadap transportasi publik? Sehingga masyarakat dipaksa untuk bertahan hidup di tengah kesemrawutan moda transportasi.

Akhirnya, kendaraan pribadi yang menjadi idaman, dari DP 200ribu bisa bawa pulang kendaraan, sampai cukup tinggalkan identitas sebagai jaminan untuk bergaya di kendaraan baru.

Ada yang pernah tahu, berapa lama ojek motor telah beroperasi? Sampai detik ini, ojek motor tetap menjadi andalan transportasi publik dalam solusi mensiasati kemacetan.

Mengenai taksi online, menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto Iskandar, masa sosialisasi aturan taksi online akan habis 31 Maret 2017, artinya, transportasi publik alternatif kembali diberangus paksa oleh kekuasaan yang sibuk menata hilir.

Perbedaan tarif antara taksi konvensional dengan taksi online, bisa hampir mencapai 50%, sehingga opsi taksi online adalah sebuah hal yang sangat positif di tengah masyarakat. Lalu, perbedaan tarif ojek online dengan ojek pangkalan pun tak kalah murahnya.

Bila pemerintah serius dengan penegakan hukum, maka sudah sepantasnya, pemerintah menghentikan transportasi publik dengan menggunakan roda dua, mengingat penyumbang kecelakaan terbesar adalah kendaraan bermotor roda dua.

Menjadi tanda tanya besar, ketika pemerintah sangat reaktif terhadap taksi online. Siapakah yang sebetulnya benar-benar dirugikan atas kehadiran pilihan bertransportasi murah ini?

*Penulis adalah pegiat keselamatan lalu lintas dan pemerhati transportasi publik, Badan Kehormatan Road Safety Association-Indonesia

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.