Selasa, 22 September 2020

Ditjen Imigrasi Akhirnya Hapus Syarat Deposit Paspor

Ditjen Imigrasi Akhirnya Hapus Syarat Deposit Paspor

Foto: TABUNGAN RP 25 JUTA. Imigrasi kini meminta bukti tabungan Rp 25 juta sebagai salah satu syarat untuk pengurusan paspor. Aturan ini berlaku sejak awal Maret. (ist)

Jakarta, Swamedium.com—Banyaknya penolakan ditengah masyarakat soal deposit Rp 25 juta untuk pembuatan paspor, membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) gerah juga. Kebijakan itu akhirnya dihapus.

“Masyarakat sepertinya kurang berkenan dengan kebijakan ini. Karena itu buat kami, jika kebijakan itu tak berkenan bagi masyarakat, masyarakat harus didengar” Kabag Humas Dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno dalam jumpa pers dikantornya, Senin (20/3).

Menurut Agung, kebijakan itu harus dilihat bukanlah dari kalimat Rp25 juta. Namun, harus dilihat dokumennya bersifat resmi atau tidak. Jika dokumennya tidak asli maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti kasus Siti Aishah, WNI yang dituduh terlibat pembunuhan Kim Jong-Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un.

“Intinya dokumen asli atau tidak, lalu motifnya genuine atau tidak. Karena jika tak genuine terjadilah kasus Aisyah-Aisyah yang lain,” jelas Agung.

Dengan dianulirnya kebijakan baru tersebut, pihak Ditjen Imigrasi bakal menerbitkan surat edaran ke seluruh Kantor Imigrasi yang ada pada hari ini, Senin 20 Maret 2017.

Sebelumnya, awal Maret 2017, Ditjen Imigrasi dalam Surat Edaran (SE) nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural, pihak imigrasi mewajibkan bagi individu yang ingin membuat paspor untuk keperluan wisata, harus membawa buku tabungan atas nama mereka dengan deposit minimal Rp 25 juta.

Jika persyaratan itu tidak dilengkapi maka pihak imigrasi tidak akan melayani pengurusan paspor.

Selain pengurusan paspor untuk berwisata, ada juga persyaratan lain untuk paspor haji dan umrah. Pemohon paspor harus membawa surat rekomendasi dari Kementerian Agama di wilayah masing-masing. Selain itu, mereka juga harus memperoleh rekomendasi dari kantor biro travel yang memberangkatkannya.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.