Senin, 14 September 2020

Keluarkan Fatwa Bolehkan Memilih Pemimpin Non Muslim, PBNU Panggil Ansor

Keluarkan Fatwa Bolehkan Memilih Pemimpin Non Muslim, PBNU Panggil Ansor

Foto: Wakil rais aam PBNU, KH Miftahul Akhyar. (Ari/swamedium)

Surabaya, Swamedium.com — Kecenderungan PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor masuk dalam ranah politik praktis, nampaknya sudah keblablasan. Bahkan tanpa disadari, Banom NU yang tugas pokoknya mengawal ulama ini justru menjadi pesaing ulama.

Ironisnya lagi, PP GP Ansor berani menggelar kegiatan Bahtsul Masail yang biasanya menjadi tanggung jawab ulama-ulama NU. Tak ayal, hasil Bahtsul Masail Kiai Muda bertema Kepemimpinan Non-muslim di Indonesia menjadi sangat kontroversial dan bertolak belakang dengan hasil Muktamar NU ke 30 di Lirboyo Kediri Tahun 1999.

PP GP Ansor berani membolehkan seorang muslim memilih pemimpin non-muslim. Alasannya, terpilihnya non-muslim di dalam kontestasi politik, berdasarkan konstitusi adalah sah jika seseorang non-muslim terpilih sebagai kepala daerah. Dengan demikian, keterpilihannya untuk mengemban amanah kenegaraan adalah juga sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun secara agama.

Wakil rais aam PBNU, KH Miftahul Akhyar mengaku sangat kaget dan prihatin dengan tema yang diangkat serta hasil Bahtsul Masail Kiai Muda yang diselenggarakan PP GP Ansor. Pasalnya, tema tersebut sebenarnya sudah pernah dibahas dan menjadi keputusan Muktamar ke 30 di Lirboyo Kediri Tahun 1999.

Ditegaskan kiai Miftah, memilih pemimpin non-muslim itu hukumnya Haram. Kecuali dalam kondiri darurat, seperti dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung, atau tidak langsung karena faktor kemampuan.

Bahkan kalaupun terjadi dalam keadaan darurat sehingga dengan terpaksa memilih seorang pemimpin non muslim, maka, disyaratkan berasal dari kalangan ahlu dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.

“Tugas Ansor itu mengawal ulama bukan menjadi pesaing ulama. Kalau keputusan Ansor berani nabrak keputusan Muktamar, itu bisa mengkhawatirkan NU. Saya sudah minta Ketua PB NU untuk memanggil PP Ansor untuk klarifikasi,” terang pengasuh Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya, saat dikonfirmasi Surabaya, Senin (19/3).

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.