Rabu, 23 September 2020

Tunda Laporkan Pelanggaran HAM Asosiasi Sepak Bola Israel, FIFA Tuai Kecaman

Tunda Laporkan Pelanggaran HAM Asosiasi Sepak Bola Israel, FIFA Tuai Kecaman

Ilustrasi: Konflik dua anggota FIFA, IFA dan PFA.

Ramallah, Swamedium.com — Hampir enam bulan setelah FIFA Monitoring Committee Israeli-Palestine menyampaikan rekomendasinya atas sepak bola di region itu, lembaga-lembaga HAM meningkatkan perhatiannya terhadap kegagalan komite tersebut dalam menyelesaikan status enam tim sepak bola kolonialis Israel yang bermarkas di teritori Palestina.

Komite yang berdiri pada Mei 2015 dan bertugas menyampaikan berbagai keluhan bangsa Palestina, termasuk tim-tim sepak bola kolonialis Israel yang bermarkas di teritori Palestina, memiliki masa akhir mandat sampai kongres FIFA pada Mei 2017.

Presiden asosiasi sepak bola Palestina (PFA), Jibril Rajoub, mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti penundaan berbulan-bulan itu. Ia menggambarkannya sebagai “kesalahan fatal”.

Biarpun begitu, Jibril menyatakan kepada Al Jazeera bahwa penting juga untuk menyelesaikan proses itu bersama komite pengawas tersebut. PFA mengatur pertemuan dengan komite pengawas itu pada Rabu (22/3), yang akan menjadi rapat terakhir menjelang kongres FIFA.

“Sekarang, kami punya pertemuan terakhir dan kami harus menjelaskan posisi kami. Jika mereka akan mengatasi persoalan ini, itu bagus. Jika tidak, kami tidak punya pilihan lain; kami akan pergi ke kongres Mei nanti di Bahrain dan menuntut pemberian sanksi untuk federasi Israel,” tegas Jibril.

Enam tim sepak bola itu bermarkas di permukiman yahudi di seluruh Tepi Barat. Keenamnya adalah Kiryat, Arba, Givat Zeev, Maaleh Adumim, Ariel, Oranit, dan Tomer.

Bangsa Palestina dan komunitas internasional telah menegaskan bahwa permukiman kolonialis Israel dibangun di tanah bangsa Palestina, melanggar hukum internasional, dan merupakan rintangan besar bagi solusi mengatasi konflik warga kolonialis Israel dan bangsa Palestina.

Rezim kolonialis Israel membantahnya dengan menyatakan permukiman yang didebatkan itu dibangun di Area C Tepi Barat, sehingga tidak melanggar hukum. Menurut Persetujuan Oslo, kolonialis Israel menguasai Area C–Area A dan Area B Tepi Barat merupakan teritori Palestina.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.