Jumat, 22 Januari 2021

Pelaku Industri Syariah Butuh Dukungan Regulator Pembuat Fatwa

Pelaku Industri Syariah Butuh Dukungan Regulator Pembuat Fatwa

Jakarta, Swamedium.com – Dalam rangka mendorong perkembangan industri syariah nasional, para pelaku keuangan syariah meminta dukungan pemangku kepentingan, termasuk DSN MUI sebagai regulator pembuat fatwa. Dengan fatwa tersebut, diharapkan lebih banyak lagi inovasi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Banner Iklan Swamedium

Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono mengungkapkan, fatwa-fatwa terbaru Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dapat mendorong para pelaku di industri keuangan syariah untuk berinovasi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Imam, para pelaku keuangan syariah perlu mendapat dukungan dari pemangku kepentingan termasuk DSN MUI selaku regulator pembuat fatwa.

“Beberapa fatwa memang menjadi kebutuhan mendasar untuk pertumbuhan industri,” kata Imam sebagaimana dikutip Antaranews.com.

Bank BNI Syariah menyosialisasikan fatwa-fatwa terbaru dari DSN MUI kepada para pelaku industri keuangan. Fatwa baru tersebut diharapkan mampu mendorong perkembangan keuangan syariah.

Berdasarkan Permintaan

Sementara itu, Wakil Ketua DSN MUI, Adiwarman Karim menjelaskan, fatwa-fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan permintaan dan kebutuhan pelaku industri keuangan syariah.

“Semua fatwa yang kami terbitkan berasal dari permintaan pelaku industri syariah, untuk mendorong keuangan Syariah kita,” ujar Adiwarman dalam Silaturahmi dan Sosialisasi Fatwa Terbaru BNI Syariah bersama DSN MUI.

Empat fatwa yang disosialisasikan terkait perbankan. Adapun fatwa terkait perbankan syariah yaitu pertama, fatwa 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al-ijarah al-Maushufah di al-Dzimmah untuk produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) inden.

Mengenai fatwa ini, Adiwarman menjelaskan, sekarang ini terdapat praktik di masyarakat bentuk sewa-menyewa yang mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaat barang dan atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati (inden). Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat seringkali memerlukan pembiaayaan syariah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

“Untuk itu DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-ijarah al-Maushufah di al-Dzimmah untuk dijadikan pedoman,” kata Adiwarman.

Kedua, fatwa 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subyektif berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, fatwa 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi berdasarkan prinsip syariah. Keempat, fatwa 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istitsmar.

Selain sosialisasi, DSN MUI juga meluncurkan dua institusi untuk para pengawas syariah dan pelaku keuangan syariah. Dua institusi tersebut yaitu DSN Institute dan Lembaga Sertifikasi Profesi DSN MUI.  DSN Institute ini akan menjadi pelatihan pengawas syariah dan pelaku dalam industri keuangan syariah. Sedangkan, Lembaga Sertifikasi Profesi DSN MUI disediakan untuk memberikan sertifikasi bagi para pengawas di DSN MUI. “Dengan dua institusi ini diharapkan dapat mendorong keuangan syariah lebih baik lagi pada tahun ini,”kata Adiwarman. (maida)

Banner Iklan Swamedium

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita