Selasa, 18 Mei 2021

SK Cuti Kampanye Digugat, Petahana Diduga akan Kampanye Terselubung

SK Cuti Kampanye Digugat, Petahana Diduga akan Kampanye Terselubung

Foto: Musyawarah Sengketa Pilkada DKI diadakan Bawaslu DKI pada Senin (20/3). (asmc)

Jakarta, Swamedium.com– Cagub petahana DKI Jakarta menggugat Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Banner Iklan Swamedium

SK berisi masa kampanye dan keharusan cuti bagi petahana di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini digugat ke Bawaslu dengan alasan merugikan petahana.

Menurut Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi, petahana diduga akan memanfaatkan waktu tanpa cuti untuk berkampanye di sisa waktu menjelang pemungutan suara Pilkada Jakarta putaran kedua.

“Dengan tidak cuti, petahana bisa kampanye setiap saat,” kata Yupen, Senin (20/3) malam.

Hal itu, ujar Yupen, bertentangan dengan SK KPU DKI Nomor 49 Tahun 2017. Dalam SK ini disebutkan masa kampanye putaran kedua berlangsung pada 7 Maret sampai 15 April 2017. Petahana diharuskan cuti sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada).

“Secara hukum SK KPU DKI Nomor 49 sudah sah. Itu diperkuat dengan keterangan saksi ahli Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (saksi ahli yang diajukan KPU DKI),” tutur Yupen.

Sebelumnya, Margarito dalam keterangannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 di Bawaslu mengatakan secara tegas SK KPU DKI Nomor 49 sah secara hukum. Pasalnya KPU DKI diperintahkan oleh KPU RI. Artinya KPU DKI diperintahkan dengan aturan KPU RI.

Jika kemudian ada pihak yang menyatakan SK 49 tidak sah, kata Margarito, maka secara otomatis Pilkada putaran pertama tidak sah. Sebab Pilkada putaran pertama juga menggunakan aturan KPU DKI.

“Mereka punya kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan, putaran pertama tidak sah. Begitu pula dengan suara yang diperoleh,” katanya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan, KPU DKI sudah seharusnya membuat aturan cuti kampanye untuk petahana di putaran kedua.

“Kalau KPU DKI tidak membuat keputusan itu, KPU DKI memaknai tidak tepat aktivitas kampanye yang diatur dalam aturan lebih tinggi” kata Titi. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita