Minggu, 17 Januari 2021

Kasus e-KTP, Politisi Hanura Ini Terancam Pasal Keterangan Palsu

Kasus e-KTP, Politisi Hanura Ini Terancam Pasal Keterangan Palsu

Foto: Politisi Hanura Miryam S Haryani Terancam Pasal Keterangan Palsu. (ist)

Jakarta, Swamedium.com— Miryam S. Haryani, politis Partai Hanura mantan anggota Komisi II DPR terancam pasal keterangan palsu. Hal itu ditegaskan majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/3).

Banner Iklan Swamedium

Dalam persidangan, Miryam yang hadir sebagai saksi mencabut seluruh berkas Berita Acara Pemeriksaan miliknya terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Alasannya, dia ditekan saat diperiksa penyidik KPK.

“Saya mencabut seluruh itu,” ujar Miryam di hadapan majelis hakim, Kamis (23/3).

Jawaban itu menjadi tanda tanya bagi majelis hakim.

“Kenapa dicabut? Jawaban ibu bagus, sistematis, kalau orang mengarang seketika tidak bisa sebagus ini. Berarti ibu pandai mengarang, mungkin dulu pas sekolah pelajaran mengarang dapat nilai 10,” tanya hakim anggota I, Frangky Tumbuwan.

“Waktu penyidik nanya saya, diancam segala macam saya sampai mencret-mencret sampai muntah. Ya udah saya asal ngomong aja yang penting saya biar selesai pemeriksaan,” timpal Miryam lagi.

Tidak percaya begitu saja, hakim Frangky kembali bertanya mengenai kebenaran peristiwa adanya bagi-bagi uang di Komisi II DPR melalui dirinya. Jawaban yang sama kembali dilontarkan Miryam, bahwa dia tidak membenarkan BAP tersebut termasuk membantah adanya bagi-bagi uang.

“Kan saya sudah mengatakan sebelumnya saya merasa tertekan saya diancam saya cabut itu (BAP),” tukasnya.

Ketua majelis hakim, Jhon Halasan Butar Butar mengingatkan Miryam mengatakan hal sejujurnya dalam kesaksiannya.

“Kalau ibu tidak berikan keterangan yang benar ancamannya 7 tahun bu. Coba ibu pikirkan ini enggak sedikit anggaran Rp 5,9 Triliun,” ujar Jhon kepada Miryam, Kamis (23/3).

Di dalam BAP tertulis Miryam cukup aktif sebagai kran kucuran uang dari Andi Narogong kepada seluruh anggota komisi II DPR dan beberapa ketua fraksi.

Tidak puas atas sikap Miryam, majelis hakim pun mengambil tindakan konfrontir antara Miryam dengan penyidik yang saat itu menginterogasinya.

“Nanti ibu dikonfrontir loh sama penyidik. Ibu jadi bukan persoalan ini lagi, jadi panjang ini,” ucap Hakim Ketua Jhon kepada Miryam.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan siap untuk menghadirkan penyidik untuk mengkonfrontir keterangan Miryam. Dalam pemeriksaan di KPK, penyidik yang memeriksa politis Hanura itua adalah Novel Baswedan. (*/d)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita