Jumat, 25 September 2020

Kemendag Cabut 31 Izin Persetujuan Impor Produk Hortikultura

Kemendag Cabut 31 Izin Persetujuan Impor Produk Hortikultura

Jakarta, Swamedium.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut 31 Persetujuan Impor (PI) dari importir produk hortikultura. Perusahaan-perusahaan itu dikenai sanksi tidak lagi bisa mengajukan izin selama satu tahun kedepan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers mengatakan bahwa pihaknya terus mengawasi importir, terutama ketaatan importir dalam berusaha. Dari total 31 Persetujuan Impor yang dicabut, sebanyak 13 diantaranya direkomendasikan untuk dicabut Angka Pengenal Importir (API).

“Ada beberapa yang API-nya tidak dicabut, tapi PI yang dicabut. Mereka diminta untuk membenahi. Jika tidak melengkapi akan kita tindak. Yang akan mencabut API adalah dinas provinsi atau kota,” kata Enggartiasto di Jakarta, Kamis.

Mulai Januari 2017, Tim Pengawasan dan Tertib Niaga Kemendag telah memeriksa 142 perusahaan dari total 162 perusahaan pemegang Persetujuan Impor pada semester pertama 2017. Pada pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa ketidaksesuaian persyaratan dalam pengajuan Persetujuan Impor.

Salah satu contoh ketidaksesuaian tersebut adalah bukti kepemilikan gudang dan kendaraan pengangkut yang sesuai dengan karakteristik produk.

“Sebelumnya kami sudah memberikan waktu selama satu minggu bagi para importir untuk membeberkan kesalahan. Kami lihat ukurannya, jika tidak terlalu besar maka tindakan tidak akan terlalu ekstrim,” kata Enggartiasto.

Pencabutan PI tersebut diambil oleh pemerintah karena perusahaan importir produk hortikultura telah melanggar ketentuan pada Pasal 23 huruf e Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Dalam ketentuan itu, disebutkan bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor apabila terbukti menyampaikan data dan atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor.

Dengan pencabutan Persetujuan Impor tersebut, sesuai dengan pengaturan Pasal 25 Permendag Nomor 71/MDAG/PER/2016, perusahaan importir hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor setelah satu tahun sejak tanggal pencabutan.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.