Senin, 21 September 2020

Luhut: Freeport Taati Aturan Atau Setop Beroperasi 2021

Luhut: Freeport Taati Aturan Atau Setop Beroperasi 2021

Jakarta, Swamedium.com – Perusahaan pertambangan, PT Freeport Indonesia terancam berhenti beroperasi di tahun 2021 apabila tidak menaati peraturan pemerintah, yang meminta Freeport mengubah Izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, apabila pihak PT Freeport Indonesia tak kunjung menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah, maka tahun 2021 menjadi batas akhir Freeport McMoran untuk beroperasi di Indonesia.

Sampai saat ini, Luhut mengatakan, negoisasi tetap berjalan baik. Pemerintah, kata dia, tetap menawarkan opsi kepada Freeport untuk bisa tetap mentaati peraturan dengan mengubah KK menjadi IUPK. Selain itu, kewajiban disvestasi dan pembayaran pajak sebagai kepastian fiskal.

“Ya, harus nurut. Kalau nggak nurut, nggak pa..pa.. terus aja kamu eskpor, tapi 2021 selesai ya, terima kasih,” ujar Luhut di Hotel Dharmawangsa.

Luhut mengibaratkan Freeport hanya menyewa rumah yang selama ini memang milik Indonesia. Jika memang masa sewa habis, tambah dia, semestinya Freeport bisa menghormati dan mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah.

“Dia kira pemerintah bisa diatur, ternyata tidak. Ada kearifan, analoginya nyewa rumah tadi. Kalau kamu nyewa ke saya sampai 2021, kalau habis terserah saya dong,” ujarnya.

Luhut mengatakan, kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah tak melanggar undang-undang. Ia mengatakan, pemerintah memiliki pertimbangan dan menegakkan hukum yang sudah menjadi ketetapan pemerintah.

“Kita nggak melanggar hukum. Fiskal boleh kalau nggak melanggar hukum, 35 persen pajak. Kan nanti 51:49, harus divestasi. Divestasi lebih bagus daripada saya jadi pemilik 100 persen,” katanya. (*/republika.co.id)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.