Minggu, 09 Mei 2021

Turki, Jerman, dan Belanda Bersitegang Urat Leher

Turki, Jerman, dan Belanda Bersitegang Urat Leher

Ilustrasi: Kanselir Angela Merkel dan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. (SCfF)

Ankara, Swamedium.com — Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, mengancam orang-orang Eropa di seluruh dunia tidak akan dapat berjalan dengan aman di jalanan-jalanan jika mereka tetap bersikap seperti sekarang ini.

Banner Iklan Swamedium

Turki bersengketa dengan Jerman dan Belanda karena pejabat-pejabatnya mendapat halangan berkampanye di kedua negara tersebut.

Kampanye itu dalam rangka upaya menggalang dukungan saat referendum yang akan Turki adakan. Referendum pada 16 April itu untuk mengubah sistem pemerintahan Turki dari parlementer menjadi presidensial, yang semakin menguatkan posisi dan kekuasaan Erdoğan.

Ada sekitar 1,4 juta warga Turki yang tinggal di Jerman. Mereka berhak memilih dalam referendum. Pemungutan suara berlangsung di 13 konsulat dan tempat-tempat lain di seluruh Jerman pada 27 Maret hingga 9 April.

“Jika Eropa terus seperti ini, tidak ada orang-orang Eropa di seluruh dunia yang dapat berjalan aman di jalanan-jalanan. Kita, sebagai orang Turki, menyerukan Eropa agar menghormati HAM dan demokrasi,” kata Erdoğan kepada para jurnalis lokal di Ankara, Rabu (22/3).

Bahkan, Erdoğan mengecam Jerman telah menggunakan taktik “Nazi” setelah Jerman melarang dua menteri Turki berpropaganda di Jerman dengan alasan keamanan.

Media Jerman melaporkan bahwa Erdoğan berencana mengunjungi Jerman pada bulan ini untuk menggalang dukungan, tetapi pemerintahan Jerman di Berlin tidak menerima pesan resmi tentang kunjungan itu.

Surat kabar pendukung rezim AKP, Güneş, menampilkan Kanselir Angela Merkel ber-outfit seragam militer Nazi dan berkumis Hitler serta ejekan “Hitler wanita” dan “bibi jelek” pada halaman pertamanya. (Yasin Akgül/AFP)

Kanselir Jerman, Angela Merkel, meminta pemerintahan Turki di Ankara menghentikan ucapan umpatan seperti itu, tetapi Erdoğan berulang-ulang menyebut rezim Jerman sekarang ini seperti Nazi, terakhir dalam pidatonya, Selasa (21/3).

Para politikus Jerman pun tidak berkenan jika Erdoğan menyamakan mereka dengan Nazi.

Senin (20/3), Merkel menyatakan agar Ankara menghentikan pembandingan dengan Nazi. Ia mengatakan bahwa Berlin dapat melarang kehadiran para pejabat Turki jika mereka tidak menuruti hukum Jerman, seperti melarang penghinaan terhadap pemerintah.

Menteri luar negeri Jerman, Sigmar Gabriel, mengatakan Jerman dapat membatalkan izin acara yang telah disetujui sekalipun jika Ankara tidak menghormati hukum Jerman yang tidak menghendaki penghinaan terhadap Pemerintah.

Wakil presiden komisi Uni Eropa (UE), Frans Timmermans, mengatakan kepada para wartawan bahwa para pejabat UE sepakat menolak pembandingan Nazi itu.

“Komentar presiden Erdoğan tentang Jerman dan Belanda tidak diperkenankan. Kami tidak mau dibandingkan dengan Nazi,” kata Frans.

Sementara itu, Belanda pun merupakan rumah bagi diaspora Turki. Jadi, selain Jerman, Belanda menjadi target propaganda para pejabat rezim partai keadilan dan pembangunan (adalet ve kalkınma partisi, AKP) dalam rangka mendukung pergantian sistem pemerintahan Turki menjadi presidensial.

Tiga majalah mingguan Jerman di kios menampilkan tentang Erdoğan dan Turki pada sampulnya. Frankfurter Allgemeine Woche (FAZ Woche): Keretakan dengan Eropa; Stern: Sang Pemfitnah; der Spiegel: Gerhana Bulan Sebagian. (ist.)

Erdoğan menyebut Belanda “republik pisang” sebagai reaksi atas larangan Belanda terhadap menteri-menteri Turki menggalang dukungan di negeri kincir angin.

Fatma Betül Sayan Kaya, menteri keluarga dan sosial politik Turki, menuju Rotterdam melalui jalur darat setelah Mevlüt Çavuşoğlu, menteri luar negeri Turki, mendapat larangan terbang ke Belanda pada Sabtu (11/3). Beberapa negara Eropa melarang penerbangan mereka.

Sabtu (11/3), polisi Belanda mencegah Fatma mengunjungi konsulat Turki di Rotterdam. Hal itu membuatnya mengomel pada akun Twitter-nya, “Belanda telah melanggar semua hukum internasional, konvensi, dan HAM.”

Mevlüt menyebut Belanda sebagai “ibu kota fasisme”.

Selasa (21/3), Erdoğan mengulangi kritiknya terhadap Jerman dan negara-negara Eropa yang lainnya dengan menyebut mereka sebagai fasis dan kejamnya Eropa saat ini menyerupai era sebelum Perang Dunia (PD) II.

Erdoğan pun mengatakan Turki tidak dapat lagi ditekan dengan pertimbangan, seperti kesepakatan migran senilai $6 miliar. Turki setuju untuk menghentikan laju migran ilegal memasuki Yunani melalui Turki dengan menerima bantuan keuangan serta sepakat mempercepat pembahasan keanggotaan UE Turki.

“Mereka tidak dapat mengancam kita lagi dengan hal-hal ini,” tegas Erdoğan. “Mari kita berganti ke sistem yang baru dahulu pada 16 April, kemudian baru akan ada perubahan signifikan bagi kemajuan Turki.”

Johannes Hahn, komisioner UE, mengatakan kepada surat kabar Bild dalam wawancara yang terbit pada Selasa (21/3) bahwa prospek Turki bergabung dengan UE akan “semakin tidak nyata”, kecuali Turki mengubah haluan dan berhenti menjauhi nilai-nilai Eropa.

Johannes mengungkapkan bahwa UE berkali-kali menyatakan perhatian UE tentang “presiden Erdoğan semakin merintis keotoriterannya”.

Pasca(percobaan) kudeta pada 15 Juli 2016, rezim AKP pimpinan Erdoğan makin menunjukkan keotoriterannya. Rezim AKP–partai politik yang awalnya menjunjung sekularisme hanya untuk menggalang dukungan dari para sekularis Turki–membersihkan seluruh bidang, yakni militer, pengadilan, media, dan pendidikan. Kesewenang-wenangan itu disebut “pembersihan Turki 2016–2017”.

Pembersihan Turki menimbulkan banyak korban politik. Rezim memecat lebih dari 110.000 hakim, guru, dosen, polisi, dan pegawai negeri; memenjarakan 36.000 orang; menutup 15 universitas, 1.043 sekolah swasta, 35 institusi medis, 1.229 yayasan dan lembaga amal, 19 serikat buruh, 23 stasiun radio, 16 stasiun televisi, 45 surat kabar, 15 majalah, dan 29 penerbit di seluruh Turki. (ais)

Baca juga: Angela Merkel Kritisi Kebebasan Pers di Turki

Sumber: kantor-kantor berita

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita