Selasa, 29 September 2020

Tingkatkan Pembiayaan Perumahan, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng 4 Bank

Tingkatkan Pembiayaan Perumahan, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng 4 Bank

Jakarta, Swamedium.com – BPJS Ketenagakerjaan  menggandeng empat bank untuk memperluas cakupan fasilitas pembiayaan perumahan melalui perbankan. Fasilitas pembiayaan ini ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keempat bank yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BJB.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik pekerja Penerima Upah maupun Bukan Penerima Upah dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non-MBR, sesuai dengan semangat dari Permenaker No 35 tahun 2016 tentang Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

Fasilitas pembiayaan perumahan ini, kata Agus, merupakan perwujudan dari MLT sekaligus juga untuk mendukung program satu juta rumah dari pemerintah RI.“Kami berusaha membantu pekerja memiliki rumah yang layak melalui fasilitas pembiayaan dengan tingkat bunga yang sangat terjangkau, sepanjang masa pinjaman. Kami harap fasilitas ini akan meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha tentang program BPJS Ketenagakerjaan”, ujar Agus di Menara Jamsostek, Jakarta, Kamis (23/3).

Menurut dia, kerja sama dengan perbankan ini tidak hanya mencakup pinjaman untuk memiliki rumah saja. Hal itu juga mencakup pinjaman dana untuk biaya renovasi rumah dan kredit konstruksi bagi pengembang perumahan yang membangun perumahan, baik susun maupun rumah tapak, untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. “MLT yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan kepada pesertanya  terdiri dari empat jenis, yaitu KPR, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Kredit Konstruksi bagi pengembang prroperti,” tutur Agus.

Dalam program ini, besaran pembiayaan KPR dan PUMP bagi pekerja dalam kategori MBR mencapai 99 persen dari harga rumah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sementara bagi pekerja pada kategori non-MBR mendapatkan pembiayaan maksimal sebesar 95 persen dengan harga rumah maksimal 500 juta rupiah. Khusus untuk pekerja kategori non-MBR, fasilitas PUMP tidak dapat dinikmati oleh pekerja, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.