Sabtu, 04 Desember 2021

Gabungan Ormas Islam Minta Polisi Segel Gereja di Bekasi Utara

Gabungan Ormas Islam Minta Polisi Segel Gereja di Bekasi Utara

Jakarta, Swamedium.com– Ratusan orang dari sejumlah ormas Islam yang dikabarkan sempat bentrok dengan personel kepolisian di depan Gereja Katolik Santa Clara, Bekasi, Jawa Barat kembali berorasi, Jumat (24/3).

Banner Iklan Swamedium

Mereka meminta kepolisian memasang garis polisi dan menyegel gereja yang sedang dibangun itu.

Seorang orator dari kumpulan ormas mengatakan, pembangunan gereja Santa Clara harus dihentikan. Mereka menilai pembangunan kembali gereja tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan di kantor Pemerintah Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

“Pertemuan di Pemkot menyatakan bangunan tersebut status quo,” ujarnya.

Massa ormas Islam itu menyatakan akan terus beraksi jika Pemkot Bekasi dan kepolisian tidak menyegel Gereja Santa Clara.

“Kami hanya minta pembangunan ini dihentikan sampai izin pembangunan jelas,” tegas orator itu.

Sekadar diketahui, pada bulan Agustus 2015, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pernah menyatakan status izin pembangunan Gereja Santa Clara adalah status quo.

Ia mengeluarkan pernyataan itu di depan ribuan anggota Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi (MSUIB) menggelar aksi penolakan atas rumah ibadah tersebut.

“Kalau kebijakan kami masih menimbulkan interpretasi di tengah masyarakat, silakan lakukan kajian ulang. Ada status quo sampai ada putusan tetap,” ujarnya kala itu.

Asal Muasal Konflik Gereja Santa Clara
Pernyataan Walikota Bekasi Rahmat Effendi seperti yang dilansir voa-islam, menanggapi rencana pembangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara yang berlokasi di Jalan Duta Bulevard Barat Blok AE-3 No.7 RT03/RW06, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat tentang tata cara pendirian rumah ibadah.

“Kita sudah menjelaskan, bahwa mereka sudah memenuhi proses dan prosedural dan juga syarat-syaratnya. Jadi tidak ada yang dibohongi dalam persoalan ini,” ujar Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, Sabtu (8/8/2015).

Menurutnya, kalau memang masih ada pihak atau kelompok yang keberatan dan tetap menolak rencana pembangunan Gereja Santa Clara, sebaiknya menempuh jalur hukum, kalau jalur demo yang bersifat mengerahkan massa, khawatir akan melanggar ketertiban.

“Sebaiknya tempuh jalur hukum saja, karena kalau demo khawatir melanggar ketertiban dan itu sudah wewenang aparat,” terangnya.

Dalam persoalan ini tambahnya, pemerintah sudah melakukan dialog dan menjelaskan semua rencana pembangunan Gereja, tentunya dengan menunjukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

“Dialog sudah, bahkan saya sendiri langsung turun, berdialog dan menjelaskan persoalan ini. Jadi tidak ada yang dibohongi, semua terbuka,” tandasnya.

Aksi penolakan umat Islam Bekasi dipicu oleh surat rekomendasi dari Forum Kerukunan Ummat Beragama Bekasi (FKUB) Bekasi bernomor : 109/REK.FKUB/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, tentang diizinkannya rencana pembangunan Gereja Santa Clara.

Surat rekomendasi yang dikeluarkan FKUB Kota Bekasi terkait rencana pembangunan Gereja Santa Clara dinilai mengandung kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

“FKUB Kota Bekasi dalam surat rekomendasinya tidak menyebutkan fakta-fakta hasil beberapa kali pertemuan yang pada intinya kami tetap menolak keras,” ujar Ketua MSUIB Kota Bekasi, KH. Ishomuddin Mochtar, Jumat (7/8/2015).

Dijelaskan Ishomuddin, pada poin 1 huruf (j ) dalam surat rekomendasi FKUB itu disebutkan Hasil Rapat Muspida tanggal 6 April 2015 di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi yang menyatakan rencana pembangunan Gereja Santa Clara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka boleh diberikan rekomendasi oleh instansi yang berwenang.

“Ini namanya memutar balikkan fakta, karena dalam pertemuan tersebut, Tokoh Ulama, Masyarakat dan Ormas Islam tidak menyebutkan atau melontarkan pernyataan setuju dan sepakat atas pendirian Gereja Santa Clara. Bahkan dalam pertemuan tersebut ditutup dengan pernyataan masyarakat yang tetap menolak dengan tegas rencana pembangunan Gereja,” ungkapnya.

Surat rekomendasi tambahnya, yang dikeluarkan FKUB Kota Bekasi, banyak mengandung kekeliruan dan kebohongan, karena tanda tangan masyarakat yang dijadikan dasar rekomendasi persetujuan untuk rencana pembangunan Gereja Santa Clara tidak benar.

“Lokasi rencana Gereja yang dibangun itu, berada diwilayah RW011, tapi yang dijadikan dasar tanda tangan persetujuan warga di wilayah lingkungan RW06, jadi sudah nggak benar dan kami tetap menolak,” tutupnya. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita