Sabtu, 15 Mei 2021

Harus Ada yang Bertanggung Jawab Terhadap Kerugian Garuda Indonesia

Harus Ada yang Bertanggung Jawab Terhadap Kerugian Garuda Indonesia

Foto: Meski penumpangnya selalu penuh, PT Garuda Indonesia ditaksir masih akan rugi hingga triliunan rupiah tahun ini. (airbus.com)

Oleh Syafril Sjofyan*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com– Kepretan Rajawali mantan Menko Kemaritiman terbukti dengan telak, di awal serah terima jabatan (sertijab) sebagai Menko sehari bertugas, secara lugas Rizal Ramli meminta dibatalkannya kontrak pembelian pesawat Airbus A 350 karena akan merugikan dan membangkrutkan Garuda.

Kritik keras Menko Kemaritiman RR panggilan populer dari Rizal Ramli ternyata menjadi kenyataan Perusahaan Garuda terjun bebasnya laba bersih perusahaan maskapai penerbangan tersebut. Pada tahun 2016 laba Garuda terjun bebas hingga 89,45 persen atau tercatat hanya sebesar 8,1 juta Dollar AS.

Melalui Konferensi Pers di Kantor Pusat PT Garuda Indonesia di Tangerang, pada Rabu (22/3), Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan, penurunan laba bersih ini disebabkan persaingan bisnis aviasi yang ketat pada 2016. Salah satunya, persaingan harga tiket antarmaskapai.

Selama 2016 Garuda Indonesia Grup mendatangkan 17 unit pesawat baru, salah satu tujuannya adalah untuk melayani penerbangan rute Internasional.

Ketika itu Kepretan RR dianggap mengganggu kenyamanan pemegang kebijakan di bidang BUMN termasuk PT Garuda Indonesia, padahal semua kritik RR bukan sekadar kepretan tidak berdasar. Setahu saya sejak sebelum diangkat jadi Menko Kemaritiman beliau sudah bersuara keras, karena sebagai ekonom dunia keahliannya sangat diperhitungkan.

Semua kritik RR jika diikuti, selalu dengan data, analisis dan solusi, termasuk kritik tentang Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt (MW) yang menyebabkan JK sebagai wapres pada waktu itu kebakaran jenggot. Padahal sekarang sudah diakui oleh Pemerintah bahwa kapasitasnya paling hanya akan tercapai 20.000 MW yang tidak jauh dari taksiran Rizal Ramli sebesar 18.000 MW serta ketegasannya dalam memilih Tambang Gas Masela harus berada di darat.

Kita tidak lagi membahas keakuratan kritik RR karena memang dia piawai, termasuk keberpihakannya kepada rakyat, karena ujung dari semua itu, kerugian dan pemborosan tetap saja ditanggung oleh pemerintah dan rakyat.

Menjadi pokok masalah adalah pemerintahan Jokowi harus semakin profesional, harus ada reward and punishment. Misalnya Menteri BUMN Rini Soemarno harus diminta pertanggungjawabannya, karena sejak awal sudah diberi early warning oleh koleganya. Menteri BUMN yang jelas sudah membuat kerugian dalam kebijakannya harus diberhentikan oleh Presiden sebagai punishment.

Begitu juga rakyat, meminta pertanggungjawaban DPR RI khususnya yang bermitra dengan BUMN karena tidak mampu mengawasi, dengan tidak lagi memilih mereka dalam pemilu 2019. Itulah hukuman yang adil buat mereka, sehingga ke depan kita bisa mendapatkan wakil rakyat yang berfungsi melakukan pengawasan dan menteri yang penuh tanggung jawab serta siap mundur jika kebijakannya merugikan negara.

*Penulis adalah pengamat kebijakan publik dan aktivis 77-78

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita