Senin, 25 Mei 2020

Ketua NSEAS: Pemprov DKI Gagal Urus Pengangguran dan Kemiskinan

Ketua NSEAS: Pemprov DKI Gagal Urus Pengangguran dan Kemiskinan

Foto: ilustrasi kemiskinan. (ist)

Jakarta, Swamedium.com– Melalui Perda nomor 2 tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2013 – 2017, terdapat sejumlah program yang akan dilakukan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program tersebut diantaranya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat.

Ketua Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendy Harahap mengatakan, dalam perjalanannya Pemprov DKI saat ini memang melakukan pelaksanakan program yang ada. Namun, ia menilai pencapaian nyata target harus diteliti lebih lanjut.

“Capaian target dalam kuantitatif tentu saja masih perlu penelitian fakta lebih mendalam, sehingga perkumpulan data, fakta, dan angka sungguh-sungguh akurat dan valid,” katanya seperti dilansir majalahayah.com, Rabu (22/3).

Dirinya pun memaparkan soal penyerapan anggaran alokasi APBD. Menurutnya, ia menilai berdasarkan realitas obyektif akan hal ini.

Alokasi APBD dan Realisasi
Terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Muchtar menjelaskan pada tahun 2013 telah dialokasikan APBD sebesar Rp 57 miliar, dengan total penyerapan sebesar Rp 51 miliar atau 90,33 %. Menurutnya, angka capaian penyerapan anggaran ini relatif tinggi, meski masih tetap di bawah target capaian 100 % atau tergolong masih buruk.

Lalu pada tahun 2014, dialokasikan APBD sebesar Rp 120 miliar dengan total penyerapan sebesar Rp 77 miliar atau 64,41 %. Dinilainya hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi Pemprov DKI pada kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi lebih buruk.

“Angka ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok sebagai lebih buruk,” ucap Muchtar.

Kemudian pada tahun 2015, dialokasikan APBD sebesar Rp 282 miliar dengan total penyerapan sebesar Rp 251 miliar atau 88,88 %. Dengan sejumlah data itu, rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tiap tahun, sekitar 80 % yang dinilai Muchtar tergolong buruk.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.